Pusat Belanja Minta Pemerintah Kaji Kantong Plastik Berbayar

DEPOK - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) diminta mengevaluasi kampanye pengurangan kantong plastik dengan program plastik berbayar. Hal tersebut disampaikan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)

Wakil Ketua Umum APPBI Darwin A Roni mengungkapkan, pihaknya berupaya mendukung pemerintah dengan cara sosialisasi. “Kampanye kantong plastik itu lebih kepada retailer kan. Kami hanya sewakan space. Kalau kita sendiri terus sosialisasi,” ujarnya, Kamis (17/3/2016).

Darwin menyebutkan pemerintah harus lebih transparan dalam memanfaatkan uang hasil penjualan plastik berbayar tersebut. Meskipun demikian, pihaknya mendukung kampanye demi lingkungan itu.

“Masuk kemana Rp200 tersebut. Itu penting biar ada transparansi. Bukan apa-apa karena itu kan per orang,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Darwin, perlu ada evaluasi dan kajian soal harga dan pemanfaatan program tersebut. Dia mendorong seluruh retailer melakukan gerakan lain untuk menyelamatkan lingkungan hidup.

“Sebetulnya kalau batasi itu kan gampang banget. Apalagi soal harga kecil lah segitu. Tetapi tetap perlu dievaluasi, dikaji kembali,” tegas Darwin.