JK Sindir Kementerian Gemar Hamburkan Anggaran Negara
JK Sindir Kementerian Gemar Hamburkan Anggaran Negara
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) melayangkan sindiran keras kepada kementerian dan lembaga yang kerap menghamburkan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang bukan menjadi skala prioritas. Bahkan menurutnya setiap pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) mereka selalu berlomba-lomba untuk mengajukan penambahan anggaran.
Dia menambahkan selama ini anggaran seakan-akan dibuat berdasarkan persentase rata. Jika suatu anggaran belanja dalam APBN naik 10%, maka semua kementerian akan meminta kenaikan yang setara yakni sekitar 10%. Kendati tidak ada program yang mendesak dan membutuhkan anggaran lebih, kementerian dan lembaga selalu mencari cara agar pengajuan tambahan anggaran dapat diterima.
"Kalau tidak ada yang bisa dibangun, perbaiki gedung, tambah AC, atau tambah perjalanan, tambah seminar, biar habis anggaran. Dianggap seakan-akan prestasi di dalam menghabiskan dana. Padahal prestasi adalah meningkatkan nilai tambah," katanya di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3/2016).
(Baca Juga: JK: Anggaran Besar Tak Jamin Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi)
Karena itu, dalam pengajuan APBNP 2016, JK mnyarankan seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk menyiapkan mental karena tidak akan ada lagi kenaikan anggaran melainkan justru pengurangan anggaran. Seluruh kementerian dan lembaga pun diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kementerian agar disesuaikan dengan anggaran yang telah ditentukan.
"Penyesuaian diri itu adalah mengurangi anggaran yang tidak prioritas. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini anggaran selalu seakan dibuat berdasarkan persentase rata. Naik anggaran 10%, semua kementerian minta naik 10%," imbuh dia.
Mantan Wapres era Presiden SBY ini menekankan, seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk memperhitungkan efek nilai tambah (multiplier effect) sebelum menyusun rencana program. Program yang menjadi prioritas untuk disusun adalah yang memililki dampak luas terhadap perekonomian Indonesia.
"Perjalanan tidak penting, perjalanan rame-rame, perjalanan seminar, perjalanan konferensi, total harus dikurangi. Memang mempunyai dampak, tapi dampaknya bukan ke kita, tapi ke hotel. Sehingga yang protes bukan Anda, tapi hotel yang protes. Karena kita tahu juga hotel ada kerja sama, seminarnya dua hari, hotelnya empat hari. Nah itu kadang-kadang begitu. Tapi sekarang tidak lagi," tandasnya.
Dia menambahkan selama ini anggaran seakan-akan dibuat berdasarkan persentase rata. Jika suatu anggaran belanja dalam APBN naik 10%, maka semua kementerian akan meminta kenaikan yang setara yakni sekitar 10%. Kendati tidak ada program yang mendesak dan membutuhkan anggaran lebih, kementerian dan lembaga selalu mencari cara agar pengajuan tambahan anggaran dapat diterima.
"Kalau tidak ada yang bisa dibangun, perbaiki gedung, tambah AC, atau tambah perjalanan, tambah seminar, biar habis anggaran. Dianggap seakan-akan prestasi di dalam menghabiskan dana. Padahal prestasi adalah meningkatkan nilai tambah," katanya di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3/2016).
(Baca Juga: JK: Anggaran Besar Tak Jamin Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi)
Karena itu, dalam pengajuan APBNP 2016, JK mnyarankan seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk menyiapkan mental karena tidak akan ada lagi kenaikan anggaran melainkan justru pengurangan anggaran. Seluruh kementerian dan lembaga pun diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kementerian agar disesuaikan dengan anggaran yang telah ditentukan.
"Penyesuaian diri itu adalah mengurangi anggaran yang tidak prioritas. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini anggaran selalu seakan dibuat berdasarkan persentase rata. Naik anggaran 10%, semua kementerian minta naik 10%," imbuh dia.
Mantan Wapres era Presiden SBY ini menekankan, seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk memperhitungkan efek nilai tambah (multiplier effect) sebelum menyusun rencana program. Program yang menjadi prioritas untuk disusun adalah yang memililki dampak luas terhadap perekonomian Indonesia.
"Perjalanan tidak penting, perjalanan rame-rame, perjalanan seminar, perjalanan konferensi, total harus dikurangi. Memang mempunyai dampak, tapi dampaknya bukan ke kita, tapi ke hotel. Sehingga yang protes bukan Anda, tapi hotel yang protes. Karena kita tahu juga hotel ada kerja sama, seminarnya dua hari, hotelnya empat hari. Nah itu kadang-kadang begitu. Tapi sekarang tidak lagi," tandasnya.
(akr)
Explore More