Pengamat Nilai Tarif Ideal Tax Amnesty 5%
Jum'at, 08 April 2016 - 14:10 WIB
Pengamat Nilai Tarif Ideal Tax Amnesty 5%
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tarif ideal untuk tax amenesty sebesar 5% dari sebelumnya telah disepakati sebesar 2% oleh pemerintah. Kondisi saat ini, tarif tersebut tidak bisa naik lagi karena kepentingan pengusaha yang memang lebih dominan di dalamnya.
Menurutnya, mereka berkepentingan karena aset mereka yang banyak dan merasa jika membayar terlalu tinggi mereka akan keberatan dan banyaknya pajak yang harus ditebus. Secara tidak langsung, hal ini akan berimbas ke omzet dan laba perusahaan mereka.
"Kondisinya sudah disepakati. Kalau mau ideal ya memang seharusnya 4%-5%. Karena ini yang akan masuk ke dalam negeri pasti akan banyak sekali. Kalau 2% itu usulan dari pengusaha. Mereka yang punya kepentingan," kata Parastowo kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Selain besaran tarif yang masih belum optimal, permasalahan tax amnesty ini juga masih menjadi perdebatan di kursi sisi pejabat publik yang masih menentang soal pemberlakukan pengampunan pajak ini. Padahal, tahun ini momentum tepat untuk melaksanakan tax amnesty.
"Ini kan momentum untuk orang melakukan repatriasi aset ke dalam negeri supaya terhindar dari sanksi penindakan hukum soal pajak ke depannya. Terlebih lagi momennya pas karena kita akan menghadapi AEoI," lanjut dia.
Sementara, terkait repatriasi aset sendiri, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sempat mengatakan bahwa aset yang bisa digeret masuk ke Indonesia bisa mencapai Rp11.400 triliun. Dengan masuknya aset tersebut ke Indonesia, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi lebih mandiri dalam ekonomi dan pembangunan kedepannya.
Namun demikian, Prastowo harus dikaji lebih dalam mengenai angka tersebut lantaran angka tersebut dinilai terlalu besar dan kurang realistis. "Itu angka besar sekali. Harus dicek dan diklarifikasi. Dan sebagaian besar aset sebetulnya kembali ke Indonesia dalam bentuk back to back loan," pungkasnya.
Menurutnya, mereka berkepentingan karena aset mereka yang banyak dan merasa jika membayar terlalu tinggi mereka akan keberatan dan banyaknya pajak yang harus ditebus. Secara tidak langsung, hal ini akan berimbas ke omzet dan laba perusahaan mereka.
"Kondisinya sudah disepakati. Kalau mau ideal ya memang seharusnya 4%-5%. Karena ini yang akan masuk ke dalam negeri pasti akan banyak sekali. Kalau 2% itu usulan dari pengusaha. Mereka yang punya kepentingan," kata Parastowo kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Selain besaran tarif yang masih belum optimal, permasalahan tax amnesty ini juga masih menjadi perdebatan di kursi sisi pejabat publik yang masih menentang soal pemberlakukan pengampunan pajak ini. Padahal, tahun ini momentum tepat untuk melaksanakan tax amnesty.
"Ini kan momentum untuk orang melakukan repatriasi aset ke dalam negeri supaya terhindar dari sanksi penindakan hukum soal pajak ke depannya. Terlebih lagi momennya pas karena kita akan menghadapi AEoI," lanjut dia.
Sementara, terkait repatriasi aset sendiri, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sempat mengatakan bahwa aset yang bisa digeret masuk ke Indonesia bisa mencapai Rp11.400 triliun. Dengan masuknya aset tersebut ke Indonesia, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi lebih mandiri dalam ekonomi dan pembangunan kedepannya.
Namun demikian, Prastowo harus dikaji lebih dalam mengenai angka tersebut lantaran angka tersebut dinilai terlalu besar dan kurang realistis. "Itu angka besar sekali. Harus dicek dan diklarifikasi. Dan sebagaian besar aset sebetulnya kembali ke Indonesia dalam bentuk back to back loan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
