Kebijakan Masih Reaktif, Stabilisasi Pangan Mutlak Diperlukan
Senin, 18 April 2016 - 22:05 WIB
Kebijakan Masih Reaktif, Stabilisasi Pangan Mutlak Diperlukan
A
A
A
JAKARTA - Stabilisasi pangan mutlak diperlukan saat ini, lantaran menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian koordinator bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud harga pangan tingkat konsumen sudah 70% di atas harga internasional. Menurutnya stabilisasi pangan memiliki dimensi keberpihakan pemerintah untuk melindungi petani di saat harga jatuh pada panen raya dan melindungi konsumen ketika harga harga pangan mengalami peningkatan.
Dia menambahkan peningkatan harga pangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan inflasi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam ketahanan nasional. Dijelaskan juga kunci dari stabilisasi pangan ini tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola stok pangan, operasi pasar dan penyaluran beras untuk pelayanan publik.
“Stabilisasi pangan mutlak diperlukan, karena saat ini harga pangan di tingkat konsumen sudah 70% di atas harga internasional. Jelas ini merugikan konsumen, dan petani tidak mendapatkan keuntungan yang adil dari tingginya harga pangan tersebut," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakrta, Senin (18/4/2016).
Lanjut dia disarankan agar pemerintah berhasil melakukan stabilisasi harga pangan, maka instrumen pokoknya bukan di peningkatan produksi pangan melainkan kemampuan pemerintah untuk melakukan penyusunan sistem alokasi distribusi panen raya dan panen gadu.
"Maka nanti, pemerintah lebih fokus pada stabilisasi harga di tingkat petani dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan daya tawar petani," sambung dia.
Dalam rangka penyusunan sistem distribusi, menurutnya Bulog harus memiliki andil yang besar dalam melayani kebutuhan pokok masyarakat melalui pengembangan kerjasama dengan pelaku bisnis di pedesaan.
Produksi pangan di Indonesia, menurutnya sangat tergantung pada wilayah Pulau Jawa. Namun karena secara geografis, Pulau Jawa itu terletak diselatan khatulistiwa. Konsekuensinya, mudah terkena serangan elnino. Ancaman kekeringan tahun lalu telah mengakibatkan mundurnya musim tanam di tahun ini.
"Maka itu, jika ramalan BMKG benar, bahwa tahun ini musim kemarau akan berlangsung lebih cepat, maka produksi pangan kita terutama beras tidak akan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Jelas ini akan menyebabkan kelangkaan. Dalam keadaan seperti ini peran BULOG perlu dioptimalkan” tutupnya.
Dia menambahkan peningkatan harga pangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan inflasi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam ketahanan nasional. Dijelaskan juga kunci dari stabilisasi pangan ini tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola stok pangan, operasi pasar dan penyaluran beras untuk pelayanan publik.
“Stabilisasi pangan mutlak diperlukan, karena saat ini harga pangan di tingkat konsumen sudah 70% di atas harga internasional. Jelas ini merugikan konsumen, dan petani tidak mendapatkan keuntungan yang adil dari tingginya harga pangan tersebut," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakrta, Senin (18/4/2016).
Lanjut dia disarankan agar pemerintah berhasil melakukan stabilisasi harga pangan, maka instrumen pokoknya bukan di peningkatan produksi pangan melainkan kemampuan pemerintah untuk melakukan penyusunan sistem alokasi distribusi panen raya dan panen gadu.
"Maka nanti, pemerintah lebih fokus pada stabilisasi harga di tingkat petani dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan daya tawar petani," sambung dia.
Dalam rangka penyusunan sistem distribusi, menurutnya Bulog harus memiliki andil yang besar dalam melayani kebutuhan pokok masyarakat melalui pengembangan kerjasama dengan pelaku bisnis di pedesaan.
Produksi pangan di Indonesia, menurutnya sangat tergantung pada wilayah Pulau Jawa. Namun karena secara geografis, Pulau Jawa itu terletak diselatan khatulistiwa. Konsekuensinya, mudah terkena serangan elnino. Ancaman kekeringan tahun lalu telah mengakibatkan mundurnya musim tanam di tahun ini.
"Maka itu, jika ramalan BMKG benar, bahwa tahun ini musim kemarau akan berlangsung lebih cepat, maka produksi pangan kita terutama beras tidak akan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Jelas ini akan menyebabkan kelangkaan. Dalam keadaan seperti ini peran BULOG perlu dioptimalkan” tutupnya.
(akr)
