Pengusaha: Mantan Pejabat Lebih Banyak Larikan Aset
Selasa, 19 April 2016 - 18:59 WIB
Pengusaha: Mantan Pejabat Lebih Banyak Larikan Aset
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi banyaknya tudingan kepada pihak pengusaha yang dianggap sebagai pelaku penghindaran pajak sejak terkuaknya skandal Panama Papers. Anggota Kadin, Albertus Banunaek justru menerangkan bahwa yang lebih banyak memarkirkan dana dan aset di luar negeri menurutnya adalah mantan pejabat.
"Kita pengusaha biasanya kalau punya duit untuk ekspansi. Kalau yang punya banyak duit dan mereka taruh di luar negeri, ya itu mantan pejabat. Banyak duit mereka itu di sana," terang dia di Jakarta (19/4/2016).
(Baca Juga: Apindo Resah Terkait Skandal Panama Papers)
Dia menambahkan jika ada asosiasi mantan pejabat di Indonesia, hendaknya DPR memanggil mereka untuk ditanyakan kejelasan aset mereka selama ini menaruhnya dimana dan apa alasannya. "Undang mereka diskusi di sini, biar jelas, dana mereka ditaruh di mana saja," sambungnya.
Dana parkir yang dijelaskan oleh Albertus yakni uang yang diletakkan pada perusahaan di sektor keuangan. Sedangkan yang dilakukan pengusaha, mereka membentuk badan usaha baru di negara luar negeri dengan membentuk SPV (Special Purpose Vehicle) seperti yang sedang marak jadi sorotan setelah skandal Panama Papers mencuat.
Lanjut dia menurutnya lewat kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan banyak orang Indonesia membawa uangnya pulang. Namun dengan syarat yang dihapuskan tidak hanya pidana pajak, melainkan pidana umum.
"Kalau banyak pidana selain perpajakan itu iya. Karena yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan pidana pajak, tapi pidana seperti pencucian uang dan lainnya. Itu mesti dihapus," pungkasnya.
"Kita pengusaha biasanya kalau punya duit untuk ekspansi. Kalau yang punya banyak duit dan mereka taruh di luar negeri, ya itu mantan pejabat. Banyak duit mereka itu di sana," terang dia di Jakarta (19/4/2016).
(Baca Juga: Apindo Resah Terkait Skandal Panama Papers)
Dia menambahkan jika ada asosiasi mantan pejabat di Indonesia, hendaknya DPR memanggil mereka untuk ditanyakan kejelasan aset mereka selama ini menaruhnya dimana dan apa alasannya. "Undang mereka diskusi di sini, biar jelas, dana mereka ditaruh di mana saja," sambungnya.
Dana parkir yang dijelaskan oleh Albertus yakni uang yang diletakkan pada perusahaan di sektor keuangan. Sedangkan yang dilakukan pengusaha, mereka membentuk badan usaha baru di negara luar negeri dengan membentuk SPV (Special Purpose Vehicle) seperti yang sedang marak jadi sorotan setelah skandal Panama Papers mencuat.
Lanjut dia menurutnya lewat kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan banyak orang Indonesia membawa uangnya pulang. Namun dengan syarat yang dihapuskan tidak hanya pidana pajak, melainkan pidana umum.
"Kalau banyak pidana selain perpajakan itu iya. Karena yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan pidana pajak, tapi pidana seperti pencucian uang dan lainnya. Itu mesti dihapus," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
