Nama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax Amnesty
Nama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta waspada dan tegas, lantaran disinyalir ada beberapa nama-nama penting dan pejabat yang tercantum dalam daftar Panama Papers akan berupaya menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengamat ekonomi, Dahnil Simanjuntak menerangkan kemungkinan motifnya, mereka ingin tetap menyimpan uang di Singapura atau negara tax heavens agar tidak diusut oleh aparat penyidik.
"Justru ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam pejabatnya dan juga pengelolaan pajaknya sendiri. Mungkin juga karena (tarif) pajak kita yang terlalu besar. Untuk itu pemerintah harus tegas," tutur dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/4/2016).
(Baca Juga: Awas! Asing Melobi Gagalkan Tax Amnesty)
Pengamat dari Universitas Ageng Tirtayasa Banten itu menambahkan pejabat yang diketahui mempunyai perusahaan cangkang atau offshore menurutnya harus tetap diwaspadai, lantaran kemungkinan memiliki tujuan tidak baik. Menurutnya ketika di negara lain skandal Panama Papers dinilai aib, justru di Indonesia menjadi hal yang biasa saja.
"Terang sekali harus diwaspadai. mereka intinya ada tujuan tertentu, yaitu menghindari pajak yang tinggi di negeri ini dan ada upaya juga untuk menghindari kecurigaan negara atas harta-harta mereka. Kemarin PM Islandia mundur dari jabatannya gara-gara terlibat skandal Panama Papers. Tapi anehnya, di Indonesia hal ini biasa saja. Amat ironis," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan, seharusnya pejabat Panama Papers tidak perlu takut dan menggagalkan program tax amnesty. "Rahasia pasti dijamin oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Tidak usah ragu ikut pengampunan pajak dan bawa pulang duit ke dalam negeri," kata Prastowo.
Dia berharap pejabat dan pengusaha yang namanya tercantum dalam Panama Papers atau memiliki aset di luar negeri, tidak merisaukan apalagi menghalangi program pengampunan pajak. "Sebagian besar masyarakat pasti belum membaca substansi RUU Pengampunan Pajak, karena itu perlu upaya lebih gencar dalam mensosialisasikannya," pungkas dia.
"Justru ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam pejabatnya dan juga pengelolaan pajaknya sendiri. Mungkin juga karena (tarif) pajak kita yang terlalu besar. Untuk itu pemerintah harus tegas," tutur dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/4/2016).
(Baca Juga: Awas! Asing Melobi Gagalkan Tax Amnesty)
Pengamat dari Universitas Ageng Tirtayasa Banten itu menambahkan pejabat yang diketahui mempunyai perusahaan cangkang atau offshore menurutnya harus tetap diwaspadai, lantaran kemungkinan memiliki tujuan tidak baik. Menurutnya ketika di negara lain skandal Panama Papers dinilai aib, justru di Indonesia menjadi hal yang biasa saja.
"Terang sekali harus diwaspadai. mereka intinya ada tujuan tertentu, yaitu menghindari pajak yang tinggi di negeri ini dan ada upaya juga untuk menghindari kecurigaan negara atas harta-harta mereka. Kemarin PM Islandia mundur dari jabatannya gara-gara terlibat skandal Panama Papers. Tapi anehnya, di Indonesia hal ini biasa saja. Amat ironis," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan, seharusnya pejabat Panama Papers tidak perlu takut dan menggagalkan program tax amnesty. "Rahasia pasti dijamin oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Tidak usah ragu ikut pengampunan pajak dan bawa pulang duit ke dalam negeri," kata Prastowo.
Dia berharap pejabat dan pengusaha yang namanya tercantum dalam Panama Papers atau memiliki aset di luar negeri, tidak merisaukan apalagi menghalangi program pengampunan pajak. "Sebagian besar masyarakat pasti belum membaca substansi RUU Pengampunan Pajak, karena itu perlu upaya lebih gencar dalam mensosialisasikannya," pungkas dia.
(akr)
Explore More