Moratorium Lahan Sawit Kepentingan Siapa?

YOGYAKARTA - Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo akan melakukan moratorium lahan kelapa sawit. Sebab kelapa sawit berkontribusi besar terhadap lapangan pekerjaan dan perekonomian bangsa.

Pengamat sawit yang juga Dosen Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora mengatakan, sampai saat ini tidak ada alasan yang kuat untuk melakukan moratorium lahan sawit. Karena kontribusi sawit terhadap perekonomian Indonesia cukup besar, dalam setahun mampu menghasilkan sekitar USD18,5 miliar.

“Siapa yang diuntungkan, dan mengapa harus moratorium. Kenapa jika ingin menarik investasi justru mematikan investasi yang sudah ada,”ujarnya di Yogyakarta, Selasa (26/4/2016).

Ricky menduga ada pihak lain yang mengambil keuntungan dengan membisikan Presiden agar segera menerapkan moratorium lahan gambut. Ia mempertanyakan pihak yang mendesak segera menerapkan moratorium jika alasannya karena kebakaran lahan yang sering terjadi belakangan ini.

Menurut Ricky, alasan kebakaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab fakta di lapangan, kebakaran yang terjadi di lahan sawit terutama di lahan gambut justru sedikit. Faktanya, kebakaran yang terjadi di lahan gambut tidak lebih dari 3 % dan di lahan sawit hanya 9 %.

Ricky memiliki prasangka buruk terkait kebakaran lahan yang terjadi tahun 2015 yang lalu. Ia menduga, kebakaran tersebut disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang ingin agar ada moratorium lahan kelapa sawit. Karena sampai saat ini pelaku pembakaran belum diketahui.

“Anehnya, lahan-lahan yang sudah dibekukan tersebut sudah dikapling-kapling dan akan dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu,” tuturnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap LSM apakah mereka benar-benar peduli lingkungan atau ada kepentingan lain. Ia juga mendorong para pengusaha sawit untuk bersuara dan melakukan perlawanan jika kebijakan tersebut merugikan mereka secara umum.

Dekan Fakultas Pertanian UGM, Jamhari mengungkapkan, sampai saat ini belum ada tata ruang yang jelas terkait lahan kelapa sawit terutama lahan gambut. Terlebih gambut-gambut yang ada di Indonesia memiliki karakteristik mudah kering ketika kemarau sehingga mudah terbakar.

“Nah kalau sudah kering daya serap airnya juga sedikit,”paparnya.

Karena itu, harus segera ada kejelasan tentang tata ruang sehingga penggunaan lahan juga jelas. Namun ketika alasan yang dikemukakan moratorium lahan sawit tersebut karena kebakaran akibat para petani membuka lahan dengan membakar, ia menyangsikannya. Sebab, menurutnya hanya sekitar 4 % petani yang membuka lahan dengan cara membakarnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Togar Sitanggang mengatakan, para pengusaha kelapa sawit masih menunggu kejelasan dari pemerintah terkait moratorium lahan sawit. Hanya saja, mereka khawatir akan terjadi kekosongan suplai sawit ketika pemerintah benar-benar menerapkan moratorium tersebut. Meski belum jelas, tetapi para pengusaha sudah mendengar bahwa yang dimoratorium adalah penanaman.

Togar mengatakan, sampai saat ini moratorium yang rencananya dilakukan Presiden belum jelas arahnya seperti apa. Apakah moratorium dalam hal penanaman atau dalam hal lain. Namun menurutnya, dalam waktu dekat moratorium tersebut tidak berdampak terhadap industri sawit yang ada saat ini.

“Bicara sawit itu bukan sesaat satu atau tiga bulan. Tetapi sawit adalah tanaman tahunan, untuk menanam satu pohon saja minimal butuh waktu 1,5 tahun,”paparnya.

Jika nanti yang dimoratorium adalah terkait penanaman, maka dampak yang dirasakan adalah ketika moratorium nanti telah selesai. Butuh waktu untuk mengembalikan lahan sawit tersebut. Jeda waktu antara pemberlakuan kembali dengan kondisi normal akan berlangsung cukup lama di atas 1,5 tahun.

Dan di jeda waktu tersebut, nanti akan terjadi kekosongan suplai sawit di pasaran terutama dalam negeri. Dan kemungkinan besar, kekosongan akan dimanfaatkan oleh pemain asing untuk masuk ke Indonesia. Akibatnya, Indonesia akan kehilangan potensi pemasukan yang cukup besar dari moratorium tersebut.

“Pada dasarnya kami tidak menolak moratorium. Tetapi kami ingin dilibatkan ketika membahas hal tersebut. Kami sudah mengirim surat ke Presiden,”tandasnya.