Sudirman Said Utus Dirjen Listrik ke Nias Cegah Krisis Listrik
Kamis, 26 Mei 2016 - 18:29 WIB
Sudirman Said Utus Dirjen Listrik ke Nias Cegah Krisis Listrik
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said secara khusus mengirim Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman ke Pulau Nias untuk memastikan krisis listrik yang pernah terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang.
Pasalnya, American Power Rent Energy (APR) selaku pemilik PLTD di Nias mengancam akan kembali memadamkan pembangkit listriknya, lantaran hingga saat ini PLN belum menyelesaikan sengketa jual beli listrik dengan PLN.
Dia mengatakan, Dirjen Ketenagalistrikan dikirim ke Pulau Nias untuk mengecek langsung kondisi terkini di lapangan. Meski PLN telah menyiapkan pembangkit baru untuk menggantikan pembangkit milik APR, namun menurutnya hal tersebut tetaplah butuh persiapan.
"Kalau dari laporan PLN kelihatannya cukup aman, tapi kan kita juga perlu check and recheck. Bagaimanapun ganti sistem itu perlu persiapan," imbuhnya.
Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini menambahkan, pemerintah ingin memastikan tidak ada kekurangan pasokan daya listrik di Pulau Nias. Selain itu, juga memastikan bahwa listrik akan langsung tersambung kala APR menarik pembangkitnya.
"Karena, transisi dari sistem yang lama ke yang baru itu bagaimanapun perlu persiapan. Jadi, kita ingin yakin bahwa bersama tidak ada kekurangan pasokan daya, sistemnya langsung nyambung ketika vendor lama menarik pembangkitnya," terang Sudirman.
Sebelumnya, Manajer Senior Public Relation PLN Agung Murdifi menjelaskan, PLN pada dasarnya ingin memperpanjang kontrak mesin pembangkit milik APR sebesar 2x10 MW yang terletak di Idanoi dan Moawo hingga akhir Desember 2016. Namun APR menginginkan kontrak hanya diperpanjang selama dua bulan dan berakhir pada 11 Juni 2016.
"PLN juga telah memenuhi kewajiban untuk membayar kontrak di lokasi Idanoi dan Moawo. PLN telah mengirim surat ke APR sebanyak tiga kali agar APR segera mengajukan tagihan dan pembayaran dapat segera dilakukan," kata dia dalam rilisnya yang diterima Sindonews pekan lalu.
Adapun untuk lokasi di Medan, PLN telah melakukan pembayaran sebesar 50% dari total tagihan, dimana sisa pembayaran akan dilakukan PLN setelah audit eksternal selesai. Hingga saat ini audit eksternal masih berjalan.
Selain itu, terkait penawaran APR kepada PLN untuk membeli mesin sebesar 2x10 MW di Idanoi dan Moawo dengan harga USD11,5 juta, PLN masih menunggu detail spesifikasi mesin pembangkit. Namun hingga kini, APR belum memberikan detail spesifikasi mesin tersebut.
Pasalnya, American Power Rent Energy (APR) selaku pemilik PLTD di Nias mengancam akan kembali memadamkan pembangkit listriknya, lantaran hingga saat ini PLN belum menyelesaikan sengketa jual beli listrik dengan PLN.
Dia mengatakan, Dirjen Ketenagalistrikan dikirim ke Pulau Nias untuk mengecek langsung kondisi terkini di lapangan. Meski PLN telah menyiapkan pembangkit baru untuk menggantikan pembangkit milik APR, namun menurutnya hal tersebut tetaplah butuh persiapan.
"Kalau dari laporan PLN kelihatannya cukup aman, tapi kan kita juga perlu check and recheck. Bagaimanapun ganti sistem itu perlu persiapan," imbuhnya.
Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini menambahkan, pemerintah ingin memastikan tidak ada kekurangan pasokan daya listrik di Pulau Nias. Selain itu, juga memastikan bahwa listrik akan langsung tersambung kala APR menarik pembangkitnya.
"Karena, transisi dari sistem yang lama ke yang baru itu bagaimanapun perlu persiapan. Jadi, kita ingin yakin bahwa bersama tidak ada kekurangan pasokan daya, sistemnya langsung nyambung ketika vendor lama menarik pembangkitnya," terang Sudirman.
Sebelumnya, Manajer Senior Public Relation PLN Agung Murdifi menjelaskan, PLN pada dasarnya ingin memperpanjang kontrak mesin pembangkit milik APR sebesar 2x10 MW yang terletak di Idanoi dan Moawo hingga akhir Desember 2016. Namun APR menginginkan kontrak hanya diperpanjang selama dua bulan dan berakhir pada 11 Juni 2016.
"PLN juga telah memenuhi kewajiban untuk membayar kontrak di lokasi Idanoi dan Moawo. PLN telah mengirim surat ke APR sebanyak tiga kali agar APR segera mengajukan tagihan dan pembayaran dapat segera dilakukan," kata dia dalam rilisnya yang diterima Sindonews pekan lalu.
Adapun untuk lokasi di Medan, PLN telah melakukan pembayaran sebesar 50% dari total tagihan, dimana sisa pembayaran akan dilakukan PLN setelah audit eksternal selesai. Hingga saat ini audit eksternal masih berjalan.
Selain itu, terkait penawaran APR kepada PLN untuk membeli mesin sebesar 2x10 MW di Idanoi dan Moawo dengan harga USD11,5 juta, PLN masih menunggu detail spesifikasi mesin pembangkit. Namun hingga kini, APR belum memberikan detail spesifikasi mesin tersebut.
(izz)
Lihat Juga :
