Belanja Pegawai Ibarat Bom Waktu buat APBN
Selasa, 07 Juni 2016 - 14:46 WIB
Belanja Pegawai Ibarat Bom Waktu buat APBN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, jika tidak ada pemangkasan belanja pegawai, maka dipastikan Indonesia tinggal menunggu bom waktu untuk terjadinya pembengkakan anggaran. Penyebabnya lantaran belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah cukup besar.
Lebih lanjut dia menerangkan pemerintah tidak mungkin menambah jumlah pegawai karena akan membuat anggaran di belanja pegawai dan membayar pensiun membengkak. "Kita harus mengendalikan belanja pegawai, jika tidak akan menjadi bom waktu. Karena belanja pegawai akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan membengkak," kata dia di Jakarta, Selasa (7/6/2016).
(Baca Juga: Jokowi Akan Pangkas Penerimaan PNS)
Dia menambahkan, hingga sekarang secara nasional alokasi belanja pegawai sudah mencapai 33,8% dari total APBN. Tak hanya membengkak di APBN, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah pun alokasi belanja pegawainya bisa mencapai 70%.
"Anggaran pegawai kita relatif sudah cukup besar, sudah mencapai 33,8%, sementara untuk di daerah ada sekitar 240 pemerintah daerah yang anggaran pegawainya di atas 50% sampai 70%," ujar dia.
(Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Pangkas Jumlah PNS)
Menurutnya alokasi anggaran sebesar ini tidak bisa terus dipertahankan dan pemerintah harus memikirkan soal kualitas dari PNS yang diterima. "Kita harus memikirkan kualitas. Karena jika tradisi lama dipertahankan, maka selamanya pengeluaran anggaran pemerintah hanya untuk belanja pegawai yang justru tidak produktif," pungkasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan pemerintah tidak mungkin menambah jumlah pegawai karena akan membuat anggaran di belanja pegawai dan membayar pensiun membengkak. "Kita harus mengendalikan belanja pegawai, jika tidak akan menjadi bom waktu. Karena belanja pegawai akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan membengkak," kata dia di Jakarta, Selasa (7/6/2016).
(Baca Juga: Jokowi Akan Pangkas Penerimaan PNS)
Dia menambahkan, hingga sekarang secara nasional alokasi belanja pegawai sudah mencapai 33,8% dari total APBN. Tak hanya membengkak di APBN, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah pun alokasi belanja pegawainya bisa mencapai 70%.
"Anggaran pegawai kita relatif sudah cukup besar, sudah mencapai 33,8%, sementara untuk di daerah ada sekitar 240 pemerintah daerah yang anggaran pegawainya di atas 50% sampai 70%," ujar dia.
(Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Pangkas Jumlah PNS)
Menurutnya alokasi anggaran sebesar ini tidak bisa terus dipertahankan dan pemerintah harus memikirkan soal kualitas dari PNS yang diterima. "Kita harus memikirkan kualitas. Karena jika tradisi lama dipertahankan, maka selamanya pengeluaran anggaran pemerintah hanya untuk belanja pegawai yang justru tidak produktif," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
