Primus Minta Kementerian BUMN Kucuri Tenaga Ahli DPR Rp20 Miliar

Kamis, 16 Juni 2016 - 14:33 WIB
Primus Minta Kementerian...
Primus Minta Kementerian BUMN Kucuri Tenaga Ahli DPR Rp20 Miliar
A A A
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta oleh Anggota Komisi VI DPR RI Primus Yustisio untuk memotong, anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp185 miliar. Dari total tersebut, sebanyak Rp20 miliar disarankan untuk alokasi bagi Tenaga Ahli DPR RI.

Dalam RAPBNP 2016, Kementerian BUMN sendiri dipotong anggaran sebesar Rp95,077 miliar. Pagu awal Kementerian BUMN dalam APBN 2016 adalah Rp345 miliar dan pada RAPBNP 2016 dipangkas menjadi Rp249,9 miliar.

"Rp20 miliar diberikan kepada tenaga ahli fraksi. Kalau Anda (Menteri Keuangan) bisa melakukan hal itu, Anda jadi pahlawan kami semua," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

(Baca Juga: Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Rp95,077 Miliar)

Menurut suami dari pesohor Jihan Fahira ini, pemotongan anggaran Kementerian BUMN yang sebesar Rp95 miliar masih terlalu kecil. Pasalnya, penyerapan anggaran selama semester 1/2016 hanya sekitar 15% atau Rp50,67 miliar dari pagu awal Rp345 miliar. Oleh karena itu, dia menginginkan agar anggaran Kementerian BUMN dalam APBNP 2016 nanti dapat dipotong hingga Rp185 miliar.‎

"Pemotongan Rp95 miliar terlalu kecil, harusnya Rp185 miliar, cukup kasih sekertariat toh mereka punya partner BUMN yang mereka bina. Anggaran dipotong lebih 50%. Mereka tidak bekerja cukup cakap, ini jadi perhatian khusus," tegasnya.

‎Sementara itu Anggota DPR Komisi VI Bambang Haryo Soekartono menambahkan, hingga saat ini Tenaga Ahli DPR belum mendapatkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 seperti yang didapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, anggaran untuk tunjangan Tenaga Ahli DPR tersebut telah ada.

Menurutnya, tunjangan untuk Tenaga Ahli DPR tersebut sudah tidak diberikan sejak tahun lalu. Karena itu, dirinya meminta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk segera merealisasikan hal tersebut.

"Kami mendapat titipan dari tenaga Ahli kami yang dimana sudah mengajukan kepada Menkeu, dan anggarannya sudah ada. Ini tidak diberikan sama sekali mulai tahun lalu sampai sekarang gaji ke-13 ini. Mereka bekerja keras sampai jam 5 pagi. Rata-rata mereka juga sering mewakili dalam rapat. Mohon segera direalisasikan," tandasnya.
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.9226 seconds (0.1#10.140)