Ekonomi Belum Stabil, Suntikan PMN untuk PLN Dipertanyakan
Ekonomi Belum Stabil, Suntikan PMN untuk PLN Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR RI mempertanyakan alasan pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT PLN (Persero) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Pasalnya, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya stabil.
Anggota Komisi VI DPR, Iskandar Syaichu mengatakan, PMN yang disetujui parlemen dalam pagu induk APBN 2016 berbeda dengan PMN yang diajukan oleh pemerintah dalam RAPBNP 2016 kali ini. Selain kondisi ekonomi Indonesia yang sulit, pemerintah juga saat ini tengah melakukan penghematan besar-besaran.
"PMN waktu kami setujui beberapa bulan lalu dengan sekarang kan beda. Beda kondisi ekonomi. Apa pembenaran pemberian PMN pada APBNP 2016 di tengah kondisi ekonomi yang sulit, apalagi saat ini tengah dilakukan penghematan di hampir seluruh K/L," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Senada dengan Iskandar, anggota Komisi VI DPR lainnya, Sartono Hutomo mengatakan saat DPR mengesahkan pengajuan PMN yang lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diasumsikan sekitar 5,6%. Sementara saat ini, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5%.
"PMN di 2015 sudah dibahas mendalam waktu itu, dan kami memberikan persetujuan dalam PMN itu. Karena untuk kemandirian energi, infrastruktur, pangan dan sebagainya. Tapi kan asumsi kita waktu itu pertumbuhan ekonomi 5,6%. Sekarang ini meleset semua, karena pengaruh global juga," imbuh dia.
Menurutnya, pemerintah sedianya perlu mempertimbangkan besaran penyertaan modal untuk PLN sebesar Rp13 triliun. Dirinya tidak menginginkan karena PMN yang diajukan terlampau besar menyebabkan keuangan negara menjadi jebol.
"Dengan PMN ini bagaimana kondisi keuangan kita? Apa tidak ingin mengoreksi besaran PMN ini? Karena pasti di luar nanti tanya kenapa DPR dikit-dikit setuju. Kami mengingatkan tentang PMN ini, kami setuju percepatan, tapi kita harus empati juga dalam situasi sekarang ini. Dimana Pak Menkeu juga paham betul," tandasnya.
Anggota Komisi VI DPR, Iskandar Syaichu mengatakan, PMN yang disetujui parlemen dalam pagu induk APBN 2016 berbeda dengan PMN yang diajukan oleh pemerintah dalam RAPBNP 2016 kali ini. Selain kondisi ekonomi Indonesia yang sulit, pemerintah juga saat ini tengah melakukan penghematan besar-besaran.
"PMN waktu kami setujui beberapa bulan lalu dengan sekarang kan beda. Beda kondisi ekonomi. Apa pembenaran pemberian PMN pada APBNP 2016 di tengah kondisi ekonomi yang sulit, apalagi saat ini tengah dilakukan penghematan di hampir seluruh K/L," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Senada dengan Iskandar, anggota Komisi VI DPR lainnya, Sartono Hutomo mengatakan saat DPR mengesahkan pengajuan PMN yang lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diasumsikan sekitar 5,6%. Sementara saat ini, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5%.
"PMN di 2015 sudah dibahas mendalam waktu itu, dan kami memberikan persetujuan dalam PMN itu. Karena untuk kemandirian energi, infrastruktur, pangan dan sebagainya. Tapi kan asumsi kita waktu itu pertumbuhan ekonomi 5,6%. Sekarang ini meleset semua, karena pengaruh global juga," imbuh dia.
Menurutnya, pemerintah sedianya perlu mempertimbangkan besaran penyertaan modal untuk PLN sebesar Rp13 triliun. Dirinya tidak menginginkan karena PMN yang diajukan terlampau besar menyebabkan keuangan negara menjadi jebol.
"Dengan PMN ini bagaimana kondisi keuangan kita? Apa tidak ingin mengoreksi besaran PMN ini? Karena pasti di luar nanti tanya kenapa DPR dikit-dikit setuju. Kami mengingatkan tentang PMN ini, kami setuju percepatan, tapi kita harus empati juga dalam situasi sekarang ini. Dimana Pak Menkeu juga paham betul," tandasnya.
(ven)
Explore More