Digugat ke MK, Pemerintah Jamin UU Tax Amnesty Aman

Kamis, 14 Juli 2016 - 10:53 WIB
Digugat ke MK, Pemerintah...
Digugat ke MK, Pemerintah Jamin UU Tax Amnesty Aman
A A A
JAKARTA - Pemerintah menjamin pelaksanaan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan tetap berjalan, meski UU tersebut kemarin resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa lembaga dan perseorangan.

(Baca: UU Tax Amnesty Resmi Digugat ke MK)

"Sedang kita persiapkan (gugatan di MK). Amanlah itu," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Dia menjelaskan, proses pengundangan tax amnesty sudah selesai dilakukan. Namun, dia belum bisa memastikan nomor Undang Tax Amnesty tersebut. "Ya sudah (selesai). Duh aku lupa, nomor 11 kali ya," katanya.

(Baca: Bekas Pengacara Jokowi Bela Penggugat UU Tax Amnesty)

Menurutnya, UU Tax Amnesty akan bisa bergulir dalam waktu dekat dan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Bahkan ditargetkan bulan ini bisa berlaku meski ada gugatan ke MK. "Ya, dia harus berlaku dalam waktu ini. Nanti Mensesneg akan publish dalam waktu dekat, ya ya (bulan ini)" pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, UU Tax Amnesty kemarin resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Jakarta Raya. Mereka mewakili Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan dua warga yakni Samsul Hidayat dan Abdul Qodir Jaelani.

"Pendaftaran permohonan pembatalan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Kami mewakili Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan dua warga, Samsul Hidayat dan Abdul Qodir Jaelani," ujar Direktur Eksekutif LBH Keadilan Jakarta Raya Sugeng Teguh Santoso di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Baca Juga:

UU Tax Amnesty Dinilai Praktik Legal Pencucian Uang
Dirjen Pajak Siap Pasang Badan Atas Gugatan UU Tax Amnesty
Tax Amnesty Resmi Digugat, Pemerintah Siapkan Pengacara dan Konsultan
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Dongkrak Penerimaan...
Dongkrak Penerimaan Pajak, Sri Mulyani Diminta 'Eksplorasi' Data Pengampunan Pajak 2016
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Bakal Digelar, Catat Besaran Tebusannya
Pengampunan Pajak Tinggal...
Pengampunan Pajak Tinggal 34 Hari, Pemerintah Kantongi Rp10 Triliun Lebih
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara
Sri Mulyani: Kami Tidak...
Sri Mulyani: Kami Tidak Akan Berikan Lagi Program Pengampunan Pajak
Tinggal 28 Hari! Ikuti...
Tinggal 28 Hari! Ikuti Pengampunan Pajak atau Kena Denda 200 Persen
Berita Terkini
Bos Raksasa Minyak Rusia:...
Bos Raksasa Minyak Rusia: AS Untung Besar di Balik Penutupan Selat Hormuz
14 menit yang lalu
Respons Purbaya soal...
Respons Purbaya soal Tren Sell Indonesia: Kita Tak Sedang Menuju Seperti 1998 Lagi
9 jam yang lalu
MNC Sekuritas & KSPM...
MNC Sekuritas & KSPM GI Universitas Pelita Bangsa Gelar Seminar Pasar Modal
10 jam yang lalu
Ukir Sejarah, BPS-PT...
Ukir Sejarah, BPS-PT Pos Indonesia Luncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026
11 jam yang lalu
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
13 jam yang lalu
Diserbu 3.800 Pengunjung,...
Diserbu 3.800 Pengunjung, PINDEX 2026 Disambut Antusias
13 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved