Pemerintah Serius Hadapi Penggugat UU Tax Amnesty

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan serius dalam menghadapi penggugat UU Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, kebijakan pengampunan pajak ini merupakan kepentingan nasional.

(Baca: UU Tax Amnesty Resmi Digugat ke MK)

"Intinya, kita yang namanya judicial review itu kan hak warga negara dan kita harus menanggapinya dengan baik dan serius. Walaupun kita percaya ini suatu Undang-Undang yang merupakan kepentingan nasional," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Pemerintah sudah menyiapkan tim untuk melawan para penggugat tax amnesty. Bahkan, sudah mempersiapkan saksi ahli. "Kita juga mulai membicarakan seperti apakah review yang diajukan.
Kemudian kita juga bicarakan calon-calon saksi ahli dan mungkin kita akan membentuk beberapa FGD untuk itu," katanya.

(Baca: Bekas Pengacara Jokowi Bela Penggugat UU Tax Amnesty)

Selain itu, lanjut dia, pejabat eselon I kementerian terkait juga menjadi pelaksana teknis di lapangan, terutama jika gugatan itu sudah resmi disidangkan di MK. "Di bawah itu juga ada tim eselon satu. Rencananya ada dari Sekneg, Polhukam, dan beberapa kementerian terkait," tuturnya.

Dia berharap MK bisa melakukan pembahasan terkait judicial review UU Tax Amnesty ini dengan cepat. Sehingga, penerapan kebijakan tidak terganggu. "Jadi, kita persiapkan dengan baik walaupun kita sangat percaya ini suatu kebijakan yang sangat baik. Kita juga ingin nanti pembahasannya tidak terlalu berlarut larut dan itu bergantung MK," pungkas Darmin.

Baca Juga:

Dirjen Pajak Siap Pasang Badan Atas Gugatan UU Tax Amnesty
UU Tax Amnesty Dinilai Praktik Legal Pencucian Uang
Tax Amnesty Resmi Digugat, Pemerintah Siapkan Pengacara dan Konsultan
Digugat ke MK, Pemerintah Jamin UU Tax Amnesty Aman