Pemerintah Serius Hadapi Penggugat UU Tax Amnesty

Kamis, 14 Juli 2016 - 14:30 WIB
Pemerintah Serius Hadapi...
Pemerintah Serius Hadapi Penggugat UU Tax Amnesty
A A A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan serius dalam menghadapi penggugat UU Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, kebijakan pengampunan pajak ini merupakan kepentingan nasional.

(Baca: UU Tax Amnesty Resmi Digugat ke MK)

"Intinya, kita yang namanya judicial review itu kan hak warga negara dan kita harus menanggapinya dengan baik dan serius. Walaupun kita percaya ini suatu Undang-Undang yang merupakan kepentingan nasional," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Pemerintah sudah menyiapkan tim untuk melawan para penggugat tax amnesty. Bahkan, sudah mempersiapkan saksi ahli. "Kita juga mulai membicarakan seperti apakah review yang diajukan.
Kemudian kita juga bicarakan calon-calon saksi ahli dan mungkin kita akan membentuk beberapa FGD untuk itu," katanya.

(Baca: Bekas Pengacara Jokowi Bela Penggugat UU Tax Amnesty)

Selain itu, lanjut dia, pejabat eselon I kementerian terkait juga menjadi pelaksana teknis di lapangan, terutama jika gugatan itu sudah resmi disidangkan di MK. "Di bawah itu juga ada tim eselon satu. Rencananya ada dari Sekneg, Polhukam, dan beberapa kementerian terkait," tuturnya.

Dia berharap MK bisa melakukan pembahasan terkait judicial review UU Tax Amnesty ini dengan cepat. Sehingga, penerapan kebijakan tidak terganggu. "Jadi, kita persiapkan dengan baik walaupun kita sangat percaya ini suatu kebijakan yang sangat baik. Kita juga ingin nanti pembahasannya tidak terlalu berlarut larut dan itu bergantung MK," pungkas Darmin.

Baca Juga:

Dirjen Pajak Siap Pasang Badan Atas Gugatan UU Tax Amnesty
UU Tax Amnesty Dinilai Praktik Legal Pencucian Uang
Tax Amnesty Resmi Digugat, Pemerintah Siapkan Pengacara dan Konsultan
Digugat ke MK, Pemerintah Jamin UU Tax Amnesty Aman
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Dongkrak Penerimaan...
Dongkrak Penerimaan Pajak, Sri Mulyani Diminta 'Eksplorasi' Data Pengampunan Pajak 2016
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Bakal Digelar, Catat Besaran Tebusannya
Pengampunan Pajak Tinggal...
Pengampunan Pajak Tinggal 34 Hari, Pemerintah Kantongi Rp10 Triliun Lebih
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara
Sri Mulyani: Kami Tidak...
Sri Mulyani: Kami Tidak Akan Berikan Lagi Program Pengampunan Pajak
Tinggal 28 Hari! Ikuti...
Tinggal 28 Hari! Ikuti Pengampunan Pajak atau Kena Denda 200 Persen
Berita Terkini
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
25 menit yang lalu
Saatnya Bayar Tagihan...
Saatnya Bayar Tagihan PBB-P2, Ada Diskon 7,5% hingga 31 Juli 2026
54 menit yang lalu
Barat Remehkan Blokade...
Barat Remehkan Blokade Selat Hormuz, Pasokan Minyak Dunia di Titik Kritis
1 jam yang lalu
MDLA Luncurkan Armada...
MDLA Luncurkan Armada Mobil Listrik, Dorong Transformasi Distribusi Rendah Emisi
4 jam yang lalu
Tren Mobilitas Ramah...
Tren Mobilitas Ramah Lingkungan Meningkat, Pembiayaan Kendaraan Listrik MUF Melesat
10 jam yang lalu
Rupiah Amburadul Rp18...
Rupiah Amburadul Rp18 Ribu, Produk Rumah Tangga Unilever Bakal Naik Harga di Kuartal II 2026
11 jam yang lalu
Infografis
Mel Gibson Serukan Pemerintah...
Mel Gibson Serukan Pemerintah AS Bongkar Kebenaran Serangan 9/11
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved