Kepala BKPM Optimistis Kapolri Tito Perkuat Keamanan Investasi
Jum'at, 15 Juli 2016 - 00:24 WIB
Kepala BKPM Optimistis Kapolri Tito Perkuat Keamanan Investasi
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani optimistis pelantikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri di Istana Negara, Rabu (13/7), semakin memperkuat sinergi dengan Kepolisian dalam mendukung investasi, khususnya jaminan keamanan terhadap proyek investasi.
Dia merujuk kepada pengalaman saat Tito menjabat Kapolda Metro Jaya, di mana sudah dirintis sinergi untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor. Menurut Franky, kinerja investasi akan lebih baik dengan dukungan jaminan keamanan dari pihak Kepolisian.
"Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya. Termasuk bagi investor existing. Kami akan meneruskan dan memperkuat sinergi sehingga dapat meningkatkan iklim dan daya saing investasi di Indonesia," ujar Franky dalam keterangan resmi, Kamis (14/7/2016).
Lebih jauh Franky menjelaskan salah satu bentuk sinergi BKPM dan Polri dalam mendukung investasi adalah dukungan terhadap Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang ditandatangani Kepala BKPM dan Kapolri, pada 22 Februari 2016 lalu.
Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara BKPM dan Kapolda yang wilayahnya terdapat kawasan industri yang mengimplementasikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi. Saat itu Kapolda Metro Jaya dijabat Tito Karnavian.
"Program KLIK sudah berjalan dengan dukungan dari Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah, termasuk Kepolisian. Ke depan, kami akan mengembangkan berbagai sinergi lainnya sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik investor," ungkap Franky.
Selain dengan Kapolda Metro Jaya, Kepala BKPM juga memiliki nota kesepahaman dengan beberapa pimpinan Kepolisian di tingkat provinsi di antaranya dengan Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan.
Nota kesepahaman ini dibuat agar Kepolisian di tingkat daerah dapat memiliki perhatian khusus terkait pentingnya dukungan terhadap keamanan proyek-proyek investasi di daerah, khususnya dalam kawasan industri KLIK yang melakukan percepatan konstruksi.
KLIK merupakan program yang memberikan kemudahan bagi investor untuk dapat langsung melakukan konstruksi sambil mengurus perizinan yang diperlukan. Saat ini program tersebut dilaksanakan pada 14 kawasan industri, dengan total luas lahan 10.022 hektar.
Ke-14 kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Tengah terdiri dari tiga kawasan industri seluas 840 hektar; Jawa Timur terdiri dari satu kawasan industri seluas 1.761 hektar; Sulawesi Selatan satu kawasan industri seluas 3.000 hektar; Banten terdiri dari tiga kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektar; Jawa Barat terdiri dari lima kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari satu kawasan industri seluas 100 hektar.
Dia merujuk kepada pengalaman saat Tito menjabat Kapolda Metro Jaya, di mana sudah dirintis sinergi untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor. Menurut Franky, kinerja investasi akan lebih baik dengan dukungan jaminan keamanan dari pihak Kepolisian.
"Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya. Termasuk bagi investor existing. Kami akan meneruskan dan memperkuat sinergi sehingga dapat meningkatkan iklim dan daya saing investasi di Indonesia," ujar Franky dalam keterangan resmi, Kamis (14/7/2016).
Lebih jauh Franky menjelaskan salah satu bentuk sinergi BKPM dan Polri dalam mendukung investasi adalah dukungan terhadap Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang ditandatangani Kepala BKPM dan Kapolri, pada 22 Februari 2016 lalu.
Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara BKPM dan Kapolda yang wilayahnya terdapat kawasan industri yang mengimplementasikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi. Saat itu Kapolda Metro Jaya dijabat Tito Karnavian.
"Program KLIK sudah berjalan dengan dukungan dari Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah, termasuk Kepolisian. Ke depan, kami akan mengembangkan berbagai sinergi lainnya sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik investor," ungkap Franky.
Selain dengan Kapolda Metro Jaya, Kepala BKPM juga memiliki nota kesepahaman dengan beberapa pimpinan Kepolisian di tingkat provinsi di antaranya dengan Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan.
Nota kesepahaman ini dibuat agar Kepolisian di tingkat daerah dapat memiliki perhatian khusus terkait pentingnya dukungan terhadap keamanan proyek-proyek investasi di daerah, khususnya dalam kawasan industri KLIK yang melakukan percepatan konstruksi.
KLIK merupakan program yang memberikan kemudahan bagi investor untuk dapat langsung melakukan konstruksi sambil mengurus perizinan yang diperlukan. Saat ini program tersebut dilaksanakan pada 14 kawasan industri, dengan total luas lahan 10.022 hektar.
Ke-14 kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Tengah terdiri dari tiga kawasan industri seluas 840 hektar; Jawa Timur terdiri dari satu kawasan industri seluas 1.761 hektar; Sulawesi Selatan satu kawasan industri seluas 3.000 hektar; Banten terdiri dari tiga kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektar; Jawa Barat terdiri dari lima kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari satu kawasan industri seluas 100 hektar.
(ven)
Lihat Juga :
