Tax Amnesty Bisa untuk Kejar Ketertinggalan Infrastruktur
Senin, 25 Juli 2016 - 16:20 WIB
Tax Amnesty Bisa untuk Kejar Ketertinggalan Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, uang yang masuk ke dalam negeri melalui kebijakan tax amnesty bisa dimanfaat untukmengejar ketertinggalan infrastruktur. Sehingga, roda perekonomian negara bisa berjalan sesuai target.
Direktur Indef Enny Sri Hartati menginginkan dana yang ditampung dari pengampunan pajak ini tidak hanya diam di tempat selama tiga tahun. Namun, dapat mendukung program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Kita ingin dana ini bisa dukung program pemerintah Pak Jokowi. Ingin kejar ketertinggalan infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Senin (25/7/2016).
Enny menuturkan, yang harus digaransi tak hanya uang tebusan saja supaya tepat sasaran dalam penggunaannya tapi wajib pajak harus didata. Terutama kegiatan usahanya agar dapat memperluas objek pajak.
"Yang harus digaransi bukan uang tebusan tapi bagaimana pelaku usaha bisa di-profiling kegiatan bisnis dan usahanya. Sehingga, bisa memperluas objek pajak ke depannya," kata dia.
Menurutnya, target penerimaan pajak dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun masih terlalu tinggi. Dikhawatirkan tidak bisa menutup shortfall pajak yang sebanyak Rp300 triliun.
"Kita bicara jangka pendek shoftfall hampir Rp300 triliun. Kalau Rp165 triliun tertutup, kurangnya masih banyak, kita ingatkan supaya ini buat perencanaan realistis," pungkasnya.
Direktur Indef Enny Sri Hartati menginginkan dana yang ditampung dari pengampunan pajak ini tidak hanya diam di tempat selama tiga tahun. Namun, dapat mendukung program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Kita ingin dana ini bisa dukung program pemerintah Pak Jokowi. Ingin kejar ketertinggalan infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Senin (25/7/2016).
Enny menuturkan, yang harus digaransi tak hanya uang tebusan saja supaya tepat sasaran dalam penggunaannya tapi wajib pajak harus didata. Terutama kegiatan usahanya agar dapat memperluas objek pajak.
"Yang harus digaransi bukan uang tebusan tapi bagaimana pelaku usaha bisa di-profiling kegiatan bisnis dan usahanya. Sehingga, bisa memperluas objek pajak ke depannya," kata dia.
Menurutnya, target penerimaan pajak dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun masih terlalu tinggi. Dikhawatirkan tidak bisa menutup shortfall pajak yang sebanyak Rp300 triliun.
"Kita bicara jangka pendek shoftfall hampir Rp300 triliun. Kalau Rp165 triliun tertutup, kurangnya masih banyak, kita ingatkan supaya ini buat perencanaan realistis," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
