Sri Mulyani Kirim Sinyal Babat Anggaran Perjalanan Dinas K/L

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, langkah pemotongan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) masih dalam tahap pembahasan. Dia belum mau menyebut pos kementerian mana saja yang akan dipangkas.

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melihat banyak sekali ruang untuk efisiensi dalam hal pemotongan anggaran, apakah itu biaya perjalanan dinas K/L atau berkaitan dengan dana operasional yang bukan prioritas.

(Baca: Sri Mulyani: Target Pajak Tahun Ini Akan Meleset Rp219 Triliun)

Dia menyebutkan pihaknya tidak akan memotong anggaran infrastruktur yang telah dikontrak. Adapun keputusan pemotongan anggaran di pos-pos tersebut akan dibawa untuk dibahas di APBN-P 2016.

"Intinya begini, pemotongannya tidak memotong infrastruktur. Kalau untuk yang sudah diteken kontraknya, itu tidak akan diganggu gugat, kecuali untuk yang belum taken. Itu akan dilihat," jelas Sri Mulyani di Jakarta Convention Center (JCC), usai closing World Islamic Economic Forum (WIEF), Kamis (4/8/2016).

"Kalau yang disebutkan itu kan tidak ada teken kontrak. Intinya yang berkaitan dengan infrastruktur lah kita pertahankan," katanya.

(Baca: Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 Triliun)

Dia menyebutkan defisit anggaran negara akan tetap dijaga agar tidak tembus hingga 3%. Saat ini, pihaknya melihat ada ruang defisit yang masih bisa dijaga dengan baik.

"Dengan penyesuaian ini kita harapkan defisit tidak akan meningkat. Tidak tembus hingga 3%. Kita masih melihat ruang masih bisa dijaga dalam koridor defisit semoga tidak akan liar," pungkasnya.