Sri Mulyani: Privatisasi 4 BUMN Tak Pengaruhi Porsi Pemerintah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerbitan saham baru atau rights issue sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan mengubah kepemilikan pemerintah dari PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP).

(Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Penghematan Anggaran Tak Sentuh PMN)

Dia menambahkan alasannya karena penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 sebesar Rp9 triliun bakal dilakukan lewat rights issue.

"Penambahan PMN keempat BUMN itu akan dilakukan melalui right issue melalui program privatisasi. Dengan demikian, kepemilikan pemerintah dari 4 BUMN tidak akan berubah," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Diketahui, pemerintah dan DPR telah menyetujui rights issue empat BUMN tersebut.‎ Aksi korporasi itu merupakan bagian dari program privatisasi dan penguatan modal keempat BUMN itu. Mantan Direktur Bank Dunia itu menerangkan dari right issue tersebut, pemerintah memberikan PMN dari APBN Perubahan 2016 sebesar Rp9 triliun, dan partisipasi publik sebesar Rp5,3 triliun.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, PT Jasa Marga Tbk‎ bakal diberikan suntikan dana sebesar Rp1,25 triliun dan PT Wijaya Karya Tbk‎ sebesar Rp4 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan ‎PT Krakatau Steel Tbk sebesar Rp1,5 triliun untuk pembangunan pabrik baja dan pembangkit listrik, dan PT PP sebesar Rp2,25 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan Rusunami.

"Pemerintah memberikan dukungan kepada BUMN agar dapat berperan lebih besar dalam menunjang program-program prioritas pemerintah," pungkasnya.