Rangkap Jabatan, Kinerja Luhut di ESDM Tidak Optimal
Minggu, 11 September 2016 - 20:17 WIB
Rangkap Jabatan, Kinerja Luhut di ESDM Tidak Optimal
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Luhut Binsar Pandjaitan mendapat sorotan dari DPR RI. Rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini kosong membuat kinerjanya tidak optimal.
Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian mengatakan, posisi rangkap jabatan itu bisa membelah pemikiran Luhut. Namun, bisa saja mengatur kedua kementerian tersebut jika pintar dalam membagi waktu.
"Itu tergantung bagaimana menteri ESDM membagi waktu dan membuat kebijakan efektif. Tetapi memang hasilnya tidak akan optimal," ujarnya, saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (11/9/2016).
Menurut Ramson, pemerintah sebaiknya segera menunjuk menteri ESDM definitif. Sehingga tidak ada lagi rangkap jabatan dalam kementerian strategis ini.
"Baiknya memang segera ditunjuk menteri ESDM, tidak dirangkap Menko Kemaritiman. Ini kelihatan kegalauan Presiden (Jokowi) buat keputusan menunjuk menteri ESDM definitif," katanya.
Dia menjelaskan, posisi menteri ESDM definitif sudah kosong sejak Arcandra Tahar diberhentikan tiga minggu lalu. Harusnya dalam waktu maksimal sebulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus sudah memilih pengganti Arcandra.
"Kita teriak satu bulan sudah harus ditunjuk menteri ESDM definitif. Kita bingung juga gimana tidak optimal hasil-hasil menteri ESDM dirangkap sebagai Plt, tapi ini semua tergantung Presiden," pungkasnya.
Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian mengatakan, posisi rangkap jabatan itu bisa membelah pemikiran Luhut. Namun, bisa saja mengatur kedua kementerian tersebut jika pintar dalam membagi waktu.
"Itu tergantung bagaimana menteri ESDM membagi waktu dan membuat kebijakan efektif. Tetapi memang hasilnya tidak akan optimal," ujarnya, saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (11/9/2016).
Menurut Ramson, pemerintah sebaiknya segera menunjuk menteri ESDM definitif. Sehingga tidak ada lagi rangkap jabatan dalam kementerian strategis ini.
"Baiknya memang segera ditunjuk menteri ESDM, tidak dirangkap Menko Kemaritiman. Ini kelihatan kegalauan Presiden (Jokowi) buat keputusan menunjuk menteri ESDM definitif," katanya.
Dia menjelaskan, posisi menteri ESDM definitif sudah kosong sejak Arcandra Tahar diberhentikan tiga minggu lalu. Harusnya dalam waktu maksimal sebulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus sudah memilih pengganti Arcandra.
"Kita teriak satu bulan sudah harus ditunjuk menteri ESDM definitif. Kita bingung juga gimana tidak optimal hasil-hasil menteri ESDM dirangkap sebagai Plt, tapi ini semua tergantung Presiden," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
