Rencana Gabung PGE-PLN Diminta Pakai Sistem Join Venture
Rencana Gabung PGE-PLN Diminta Pakai Sistem Join Venture
A
A
A
JAKARTA - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) didesak oleh serikat pekerja agar diganti dengan konsep Join Venture (JV). Hal ini dijelaskan jauh lebih rasional karena dengan JV antar BUMN di bidang energi akan dapat bersinergi dengan baik.
"Join venture ini adalah pilihan yang paling pas. Nanti mau dikasih nama apa bentuk perusahaannya tergantung kesepakatan. Ini supaya bisa dikontrol dan dimonitor secara lebih sehat. Bentuknya seperti apa terserah nanti, akan disepakati namanya apa antara Pertamina dan PLN," ucap Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) Noviandri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
(Baca Juga: PLN Caplok PGE, Iklim Investasi Dikhawatirkan Terganggu)
Lebih lanjut dia menerangkan dengan sistem JV menurutnya masing-masing perusahaan akan fokus kepada kegiatannya. Ditambahkan olehnya tindakan akuisisi PGE oleh PLN bukanlah solusi tepat dalam rangka percepatan pemanfaatan energi panas bumi. Karena itu pihaknya meminta Presiden RI untuk segera melakukan penguatan regulasi dan percepatan pengembangan panas bumi terutama terkait iklim investasi dan tarif energi panas bumi.
"Akuisisi PGE oleh PLN akan menimbulkan investasi di Geothermal menjadi tidak menarik. Kalau bicara pendanaan lebih murah itu relatif karena itu tidak bisa kita pukul rata. Sebab cost yang timbul itu tergantung dari wilayah juga. Ini juga akan buat iklim usaha menjadi tidak sehat," sambungnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk menghentikan rencana itu. Sebab hal itu hanya akan mengkerdilkan bisnis Pertamina terutama di sektor hulu. Selain itu rencana ini dipastikan akan membuat iklim investasi di sektor panas bumi menjadi tidak sehat. Hal lainnya adalah akan hilangnya 12 Wilayah Kerja (WK) dari PT PGE.
"Ini upaya pengkerdilan bisnis Pertamina dan akan menjadi bancakan pemburu rente dengan menggunakan tangan pemerintah," tandas dia
Penolakan rencana Kementerian BUMN ini juga datang dari Serikat Pekerja (SP) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan SP PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di tempat yang sama, Ketua SP PLN Jumadis Abda mengatakan bahwa akuisisi PGE tidak seharusnya dilakukan oleh PLN. Sebab hal itu pasti akan menimbulkan friksi-friksi yang justru akan menghambat kinerja masing-masing perusahaan.
Dia berharap pemerintah fokus untuk memajukan BUMN yang ada dengan membangun sinergi antar BUMN. "Akuisisi sepihak itu pasti akan menimbulkan friksi yang tidak baik. Sebaiknya bangun sinergi, kita akan terus himbau antara BUMN terutama BUMN energi Pertamina, PLN, PGN bersama sama ciptakan semangat untuk mewujudkan kedaultan energi," kata Jumadis.
Ditambahkan oleh Ketua Serikat Pekerja PGE Bagus Bramantyo, akuisisi PGE oleh PLN akan menghambat pengembangan geothermal yang sudah berjalan. "Malah yang ada akan mematikan investasi yang sudah ada," tegasnya.
"Join venture ini adalah pilihan yang paling pas. Nanti mau dikasih nama apa bentuk perusahaannya tergantung kesepakatan. Ini supaya bisa dikontrol dan dimonitor secara lebih sehat. Bentuknya seperti apa terserah nanti, akan disepakati namanya apa antara Pertamina dan PLN," ucap Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) Noviandri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
(Baca Juga: PLN Caplok PGE, Iklim Investasi Dikhawatirkan Terganggu)
Lebih lanjut dia menerangkan dengan sistem JV menurutnya masing-masing perusahaan akan fokus kepada kegiatannya. Ditambahkan olehnya tindakan akuisisi PGE oleh PLN bukanlah solusi tepat dalam rangka percepatan pemanfaatan energi panas bumi. Karena itu pihaknya meminta Presiden RI untuk segera melakukan penguatan regulasi dan percepatan pengembangan panas bumi terutama terkait iklim investasi dan tarif energi panas bumi.
"Akuisisi PGE oleh PLN akan menimbulkan investasi di Geothermal menjadi tidak menarik. Kalau bicara pendanaan lebih murah itu relatif karena itu tidak bisa kita pukul rata. Sebab cost yang timbul itu tergantung dari wilayah juga. Ini juga akan buat iklim usaha menjadi tidak sehat," sambungnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk menghentikan rencana itu. Sebab hal itu hanya akan mengkerdilkan bisnis Pertamina terutama di sektor hulu. Selain itu rencana ini dipastikan akan membuat iklim investasi di sektor panas bumi menjadi tidak sehat. Hal lainnya adalah akan hilangnya 12 Wilayah Kerja (WK) dari PT PGE.
"Ini upaya pengkerdilan bisnis Pertamina dan akan menjadi bancakan pemburu rente dengan menggunakan tangan pemerintah," tandas dia
Penolakan rencana Kementerian BUMN ini juga datang dari Serikat Pekerja (SP) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan SP PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di tempat yang sama, Ketua SP PLN Jumadis Abda mengatakan bahwa akuisisi PGE tidak seharusnya dilakukan oleh PLN. Sebab hal itu pasti akan menimbulkan friksi-friksi yang justru akan menghambat kinerja masing-masing perusahaan.
Dia berharap pemerintah fokus untuk memajukan BUMN yang ada dengan membangun sinergi antar BUMN. "Akuisisi sepihak itu pasti akan menimbulkan friksi yang tidak baik. Sebaiknya bangun sinergi, kita akan terus himbau antara BUMN terutama BUMN energi Pertamina, PLN, PGN bersama sama ciptakan semangat untuk mewujudkan kedaultan energi," kata Jumadis.
Ditambahkan oleh Ketua Serikat Pekerja PGE Bagus Bramantyo, akuisisi PGE oleh PLN akan menghambat pengembangan geothermal yang sudah berjalan. "Malah yang ada akan mematikan investasi yang sudah ada," tegasnya.
(akr)
Explore More