Hipmi Sesalkan Google Enggan Bayar Pajak

JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyayangkan keengganan Google membayar tagihan pajak di Indonesia. Sebagai lembaga yang pernah mengajak Google beroperasi di Indonesia, Hipmi sangat menyayangkan sikap tersebut.

“Sebagai lembaga yang pernah meminta Google masuk ke Indonesia, kami sesali dia tidak taat pajak,” ujar Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BPP Hipmi Yaser Palito melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Yaser menceritakan keakraban Hipmi dengan Google, bahkan dalam kunjungan mereka ke markas Google, Hipmi meminta perusahaan yang berbasis di Menlo Park, California, AS itu untuk membangun server-nya di Indonesia. Tujuannya menggairahkan bisnis internet di Tanah Air.

Namun setelah menangguk untung yang besar dari pasar Indonesia yang sangat besar, Google malah menghindari pajak. “Sebab itu, kami harap Google segera menyelesaikan kewajibannya,” kata Yaser.

Setelah menikmati pendapatan besar di Indonesia, PT Google Indonesia, perusahaan pengelola Google di Indonesia, membayar kurang dari 0,1% dari total pendapatan dan pertambahan nilai yang menjadi kewajiban Google di tahun lalu. Mereka disinyalir mengalirkan dananya ke kantor pusat Google Asia Pasifik di Singapura.

Ndilalahnya, Google Asia Pasifik menolak diaudit sehingga memicu kantor pajak Indonesia meningkatkannya menjadi kasus kriminal. Tidak hanya itu, raksasa internet ini ditengarai sudah menunggak kewajiban pajak selama lima tahun. Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv menyatakan pada 2015, Google berutang pajak lebih dari Rp5 triliun. Hal ini pula yang membuat Google terus dikejar agar melunasi kewajibannya tersebut. Namun Google menampiknya. Mereka berujar terus bekerja sama dengan otoritas lokal dan mengklaim telah membayar semua kewajiban pajaknya.

Menanggapi persoalan ini, Yaser berharap sebagai multinational company yang memiliki reputasi besar dalam inovasi dan tata laksana pengelolaan perusahaan, sebaiknya Google koperatif dalam menghadapi sengketa pajak dengan pemerintah. “Dia sudah nikmati pasar yang besar di Indonesia, juga dia punya reputasi besar. Sebaiknya dia taat pajak,” pungkas Yaser.