Pengusaha Tunggu Keputusan Perpanjangan Periode I Tax Amnesty
Jum'at, 23 September 2016 - 13:33 WIB
Pengusaha Tunggu Keputusan Perpanjangan Periode I Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan Benny Sutrisno mengatakan, para pengusaha sedang menunggu keputusan resmi dari pemerintah soal perpanjangan periode I tax amnesty.
Periode I tax amenesty sendiri selesai pada akhir bulan ini. Pengusaha meminta perpanjangan waktu lantaran banyak dokumen yang harus mereka persiapkan, sedangkan mereka juga menginginkan tarif tebusan yang paling rendah yakni 2%.
"Makannya beberapa waktu lalu pas ada rakor, kita usul, gimana kalau kita registrasi dulu, sebelum tanggal 30 September, terus penyelesaiannya belakangan sampai akhir tahun. Tapi sampai saat ini kan belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Kita masih tunggu itu," kata dia di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (23/9/2016).
Benny menjelaskan, waktu berlakunya untuk periode I memang sedikit karena terpotong dengan persiapan dan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru terbit setelah UU tax amnesty diterbitkan.
"Peraturan Dirjen Pajak kira-kira akhir Agustus. Terus kalau ini diberlakukan 1 Juli, terakhir akhir september, menurut saya itu enggak logis ya. Mantan Menkeu Pak Bambang pernah dibilang, semua orang pasti pengen ikut yang tahap pertama karena 2%, tapi bisa tidak terlayani karena jumlah personilnya kurang atau sebagainya, itu bagaimana? harus ada penyelesaiannya kan," tuturnya.
Dengan langkah seperti itu, mungkin saja dapat menyelesaikan persoalan waktu yang mepet dalam periode I tax amnesty. Hal ini menurut Benny juga dikarenakan banyak orang yang ingin meraih tarif tebusan yang rendah.
"Karena ini kan banyak juga di DJP itu antreannya cukup panjang. Staff saya dari pagi jam 9 bisa baru keluar jam 4. Jadi, ya mungkin kalau ada yang tertinggal, yang tahap 2 yang 3%. Risikonya itu saja," tutup Benny.
Periode I tax amenesty sendiri selesai pada akhir bulan ini. Pengusaha meminta perpanjangan waktu lantaran banyak dokumen yang harus mereka persiapkan, sedangkan mereka juga menginginkan tarif tebusan yang paling rendah yakni 2%.
"Makannya beberapa waktu lalu pas ada rakor, kita usul, gimana kalau kita registrasi dulu, sebelum tanggal 30 September, terus penyelesaiannya belakangan sampai akhir tahun. Tapi sampai saat ini kan belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Kita masih tunggu itu," kata dia di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (23/9/2016).
Benny menjelaskan, waktu berlakunya untuk periode I memang sedikit karena terpotong dengan persiapan dan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru terbit setelah UU tax amnesty diterbitkan.
"Peraturan Dirjen Pajak kira-kira akhir Agustus. Terus kalau ini diberlakukan 1 Juli, terakhir akhir september, menurut saya itu enggak logis ya. Mantan Menkeu Pak Bambang pernah dibilang, semua orang pasti pengen ikut yang tahap pertama karena 2%, tapi bisa tidak terlayani karena jumlah personilnya kurang atau sebagainya, itu bagaimana? harus ada penyelesaiannya kan," tuturnya.
Dengan langkah seperti itu, mungkin saja dapat menyelesaikan persoalan waktu yang mepet dalam periode I tax amnesty. Hal ini menurut Benny juga dikarenakan banyak orang yang ingin meraih tarif tebusan yang rendah.
"Karena ini kan banyak juga di DJP itu antreannya cukup panjang. Staff saya dari pagi jam 9 bisa baru keluar jam 4. Jadi, ya mungkin kalau ada yang tertinggal, yang tahap 2 yang 3%. Risikonya itu saja," tutup Benny.
(izz)
Lihat Juga :
