Mendag Ungkap Penyebab Biaya Produksi di RI Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan, penyebab harga produksi barang di Indonesia tinggi salah satunya karena masalah dwelling time (waktu tunggu bongkar muat petikemas). Sehingga membuat waktu pendistribusian barang menjadi lama yang berakibat kekurangan stok.
(Baca Juga: Masalah Logistik, Barang RI Ditimbun di Singapura dan Malaysia)
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan, biaya produksi yang tinggi ini membuat pengusaha lebih memilih melakukan produksi di luar negeri. Kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia.
"Dalam keseharian, saya sering melihat, membandingkan harga produksi di luar lebih murah dari di dalam negeri. Apabila kita urai komponennya mana saja yang jadi beban termasuk lama waktu dwelling time dan biaya inefisiensi bagian dari perizinan kita," ujarnya di Cikarang, Jawa Barat.
Selain itu, dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan berbagai perizinan yang rumit dibongkar. Bahkan dihilangkan jika itu dirasa tidak perlu.
"Dalam berbagai kesempatan internal, Bapak Presiden tekankan selalu evaluasi peraturan akan dibongkar. Disederhanakan, dihilangkan yang enggak perlu, proses dipercepat supaya biaya ke konsumen berkurang," lanjut dia.
Kemudian, dia menambahkan proses perizinan tidak boleh lagi menyentuh pejabat bersangkutan. Jika itu terjadi dikhawatirkan akan ada proses tawar-menawar di luar ketentuan.
"Berikutnya seluruh proses perizinan tidak bersentuhan dengan para pejabat, kalau bersentuhan suka menawarkan sesuatu. Ini yang kita kurangi, proses perizinan kita online," pungkasnya.
(Baca Juga: Masalah Logistik, Barang RI Ditimbun di Singapura dan Malaysia)
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan, biaya produksi yang tinggi ini membuat pengusaha lebih memilih melakukan produksi di luar negeri. Kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia.
"Dalam keseharian, saya sering melihat, membandingkan harga produksi di luar lebih murah dari di dalam negeri. Apabila kita urai komponennya mana saja yang jadi beban termasuk lama waktu dwelling time dan biaya inefisiensi bagian dari perizinan kita," ujarnya di Cikarang, Jawa Barat.
Selain itu, dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan berbagai perizinan yang rumit dibongkar. Bahkan dihilangkan jika itu dirasa tidak perlu.
"Dalam berbagai kesempatan internal, Bapak Presiden tekankan selalu evaluasi peraturan akan dibongkar. Disederhanakan, dihilangkan yang enggak perlu, proses dipercepat supaya biaya ke konsumen berkurang," lanjut dia.
Kemudian, dia menambahkan proses perizinan tidak boleh lagi menyentuh pejabat bersangkutan. Jika itu terjadi dikhawatirkan akan ada proses tawar-menawar di luar ketentuan.
"Berikutnya seluruh proses perizinan tidak bersentuhan dengan para pejabat, kalau bersentuhan suka menawarkan sesuatu. Ini yang kita kurangi, proses perizinan kita online," pungkasnya.
(akr)