Bentuk Holding, BUMN Tak Lagi Jago Kandang
Selasa, 04 Oktober 2016 - 14:53 WIB
Bentuk Holding, BUMN Tak Lagi Jago Kandang
A
A
A
JAKARTA - Rencana pembentukan enam holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai bisa membuat perusahaan pelat merah makin besar dan tidak lagi jago kandang. Staf Ahli Pusat Studi Energi dan Dosen Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah sudah semestinya membentuk holding BUMN karena banyak manfaatnya.
Lanjut dia menerangkan keunggulan holding di antaranya memperkuat struktur permodalan, meningkatkan aset dan efisiensi. "Saya kira permasalahan holding, kita sepakat holding energi keniscayaan harus dilakukan. Kalau dilakukan maka akan perkuat struktur modal, aset, dan efisiensi. Sehingga BUMN mampu bermain di pasar global secara kompetitif, enggak jago kandang," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Namun, menurutnya pembentukan holding BUMN harus dilakukan dengan skema dan tujuan yang jelas. Dia menambahkan pemerintah tidak bisa terburu-buru meski mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Holding harus jelas, enggak boleh grasak-grusuk. Jokowi memerintahkan holdingnisasi semua BUMN, Rini (menteri BUMN) gerak cepat dan beri tugas, holding energi sudah dalam proses," paparnya.
Fahmy mencontohkan, salah satu holding yang tidak jelas arahnya yakni dalam sektor energi yang melibatkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina. Bahkan dinilai sebagai sebuah penyederhanaan saja.
"Holding ini hanya simplifikasi (penyederhanaan), caplok PGN sebagai anak usaha Pertamina. Kalau benar begitu, hakekat holding salah tujuannya, sangat naif Rini Soemarno," pungkasnya.
Lanjut dia menerangkan keunggulan holding di antaranya memperkuat struktur permodalan, meningkatkan aset dan efisiensi. "Saya kira permasalahan holding, kita sepakat holding energi keniscayaan harus dilakukan. Kalau dilakukan maka akan perkuat struktur modal, aset, dan efisiensi. Sehingga BUMN mampu bermain di pasar global secara kompetitif, enggak jago kandang," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Namun, menurutnya pembentukan holding BUMN harus dilakukan dengan skema dan tujuan yang jelas. Dia menambahkan pemerintah tidak bisa terburu-buru meski mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Holding harus jelas, enggak boleh grasak-grusuk. Jokowi memerintahkan holdingnisasi semua BUMN, Rini (menteri BUMN) gerak cepat dan beri tugas, holding energi sudah dalam proses," paparnya.
Fahmy mencontohkan, salah satu holding yang tidak jelas arahnya yakni dalam sektor energi yang melibatkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina. Bahkan dinilai sebagai sebuah penyederhanaan saja.
"Holding ini hanya simplifikasi (penyederhanaan), caplok PGN sebagai anak usaha Pertamina. Kalau benar begitu, hakekat holding salah tujuannya, sangat naif Rini Soemarno," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
