Darmin: PMN di Tengah Penghematan Anggaran, Tak Menyenangkan
Rabu, 05 Oktober 2016 - 15:24 WIB
Darmin: PMN di Tengah Penghematan Anggaran, Tak Menyenangkan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN bukan hal menyenangkan di tengah adanya pemangkasan anggaran yang baru dilakukan pemerintah.
Menurutnya, langkah ini akan menimbulkan anggapan bahwa di tengah penghematan tersebut ternyata ada kegiatan mengeluarkan uang negara untuk kebutuhan BUMN, yang belum tentu urgent.
"APBN sudah dibuat rancangannya untuk menggerakkan ekonomi se-optimum mungkin. Karena itu rancangannya harus kita jalankan, memang ini momentum yang enggak terlalu menyenangkan, karena persoalan penerimaan terjadi saat ada pemotongan dan penundaan. Nanti banyak anggapan, kita hemat tapi kok ada PMN," kata Darmin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
DPR, kata Darmin juga banyak mengeluhkan persoalan ini. "Tapi harus dijelaskan, ini bukan dipotong, ditunda, ya enggak apalah kalau ditunda nanti juga dikasih lagi. Ada juga yang terganggu karena momennya bergeser," ujar dia.
Darmin juga mengatakan, pembiayaan untuk empat BUMN ini juga untuk menggerakkan ekonomi. Karena, untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dirasakan manfaatnya beberaa tahun ke depan.
"APBN bukan hanya sekadar membayar gaji, karenanya harus ada pengeluaran untuk gerakan ekonomi antara lain ini (right issue lewat PMN). Kalau enggak dijalankan, nanti dampaknya lebih buruk lagi," pungkas Darmin.
Diketahui, hari ini, pemerintah bersama Komisi XI DPR baru saja menyepakati PMN dengan skema right issue kepada empat BUMN dengan total anggaran Rp14 triliun.
Menurutnya, langkah ini akan menimbulkan anggapan bahwa di tengah penghematan tersebut ternyata ada kegiatan mengeluarkan uang negara untuk kebutuhan BUMN, yang belum tentu urgent.
"APBN sudah dibuat rancangannya untuk menggerakkan ekonomi se-optimum mungkin. Karena itu rancangannya harus kita jalankan, memang ini momentum yang enggak terlalu menyenangkan, karena persoalan penerimaan terjadi saat ada pemotongan dan penundaan. Nanti banyak anggapan, kita hemat tapi kok ada PMN," kata Darmin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
DPR, kata Darmin juga banyak mengeluhkan persoalan ini. "Tapi harus dijelaskan, ini bukan dipotong, ditunda, ya enggak apalah kalau ditunda nanti juga dikasih lagi. Ada juga yang terganggu karena momennya bergeser," ujar dia.
Darmin juga mengatakan, pembiayaan untuk empat BUMN ini juga untuk menggerakkan ekonomi. Karena, untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dirasakan manfaatnya beberaa tahun ke depan.
"APBN bukan hanya sekadar membayar gaji, karenanya harus ada pengeluaran untuk gerakan ekonomi antara lain ini (right issue lewat PMN). Kalau enggak dijalankan, nanti dampaknya lebih buruk lagi," pungkas Darmin.
Diketahui, hari ini, pemerintah bersama Komisi XI DPR baru saja menyepakati PMN dengan skema right issue kepada empat BUMN dengan total anggaran Rp14 triliun.
(izz)
