Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
Kamis, 27 Oktober 2016 - 18:30 WIB
Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mewacanakan rencana penghapusan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas (migas).
Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan dua skema berbeda. Kilang Bontang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sedangkan kilang Tuban dibangun dengan skema penugasan.
Saat ini, proyek kilang di Tuban selesai, sementara kilang di Bontang tak kunjung terealisasi. "Kalau dilihat, penugasan langsung jauh lebih cepat. Kalau KPBU lebih lama," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10/2016).
Karena itu, Kementerian ESDM berencana untuk mengubah skemanya baik dengan penugasan atau swasta murni. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong agar swasta bisa masuk dalam proyek prioritas pemerintah.
"Nah, KPBU ada pro dan ada kekurangannya. Tapi prosesnya pelan, birokrasi rigid. Instruksi Presiden, kalau prosedur banyak, masuk saja swasta diganti skemanya. Masuk swasta murni," tutur Arcandra.
Bahkan, sambung mantan Menteri ESDM ini, pihaknya berencana mengubah skema pembangunan kilang Bontang menjadi skema penugasan. Sehingga, pembangunan kilang Bontang akan menjadi lebih cepat.
"Dalam diskusi, kita minta penugasan. Bisa enggak penugasan kayak di Tuban. Kita lihat progress-nya, Bapak Presiden ingin cepat. Caranya adalah swasta, bikin skema baru, swasta murni," tandas dia.
Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan dua skema berbeda. Kilang Bontang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sedangkan kilang Tuban dibangun dengan skema penugasan.
Saat ini, proyek kilang di Tuban selesai, sementara kilang di Bontang tak kunjung terealisasi. "Kalau dilihat, penugasan langsung jauh lebih cepat. Kalau KPBU lebih lama," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10/2016).
Karena itu, Kementerian ESDM berencana untuk mengubah skemanya baik dengan penugasan atau swasta murni. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong agar swasta bisa masuk dalam proyek prioritas pemerintah.
"Nah, KPBU ada pro dan ada kekurangannya. Tapi prosesnya pelan, birokrasi rigid. Instruksi Presiden, kalau prosedur banyak, masuk saja swasta diganti skemanya. Masuk swasta murni," tutur Arcandra.
Bahkan, sambung mantan Menteri ESDM ini, pihaknya berencana mengubah skema pembangunan kilang Bontang menjadi skema penugasan. Sehingga, pembangunan kilang Bontang akan menjadi lebih cepat.
"Dalam diskusi, kita minta penugasan. Bisa enggak penugasan kayak di Tuban. Kita lihat progress-nya, Bapak Presiden ingin cepat. Caranya adalah swasta, bikin skema baru, swasta murni," tandas dia.
(izz)
Lihat Juga :
