Tiga BUMN Ini Diberi Mandat Produksi 10 Juta Cangkul
Tiga BUMN Ini Diberi Mandat Produksi 10 Juta Cangkul
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan mandat kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memproduksi 10 juta cangkul, untuk kebutuhan nasional dalam jangka waktu satu tahun.
(Baca:Pemerintah Akui Buka Keran Impor Cangkul)
Tiga perusahaan pelat merah tersebut yaitu PT Krakatau Steel Tbk (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, dan PT Boma Bisma Indra (Persero) atau BBI.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, pada dasarnya industri dalam negeri siap memenuhi kebutuhan cangkul nasional. Namun, industri kecil dan menengah (IKM) selama ini kesulitan bahan baku, sehingga kemampuan memasok pun menjadi terhambat.
"Kami diminta mendukung ke sana termasuk Krakatau Steel dan BBI karena bisa menyediakan bahan baku," katanya di Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (31/10/2016).
Nantinya, Krakatau Steel akan bertindak sebagai pemasok bahan baku. Kemudian, BBI akan bertindak sebagai produsen dengan bantuan IKM dalam negeri, serta PPI akan bertindak sebagai distributor yang akan memasarkan produk cangkul buatan dalam negeri tersebut.
"Kemenperin dan Kemendag sudah menyiapkan skema penugasan kepada BUMN yaitu KS, PPI, guna memenuhi kebutuhan cangkul nasional yang dalam hal ini industri kecil juga banyak terlibat, mengingat cangkul yang baik dan benar harus memenuhi SNI," imbuh dia.
Sementara itu, Direktur Utama PT BBI Rahman Sadikin mengungkapkan, saat ini perseroan memiliki pabrik seluas 1 hektare (ha) di Pasuruan, Jawa Timur. Kapasitas produksi cangkul di pabrik tersebut sebesar 700 ribu unit per tahun.
"Cangkulnya terkenal dengan cangkul cap mata, tingkat kualitas teruji karena kami punya lisensi dari Jerman. Jadi, kami dari BBI siap menunjang memproduksi kebutuhan cangkul nasional. Kami akan kerja sama dengan Krakatau Steel untuk bahan baku materialnya, dan PPI untuk pemasarannya yang didukung IKM," tandasnya.
Baca Juga:
Banjir Kritikan, Pemerintah Kapok Impor Cangkul
Impor Cangkul Menghina Harga Diri Bangsa Indonesia
(Baca:Pemerintah Akui Buka Keran Impor Cangkul)
Tiga perusahaan pelat merah tersebut yaitu PT Krakatau Steel Tbk (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, dan PT Boma Bisma Indra (Persero) atau BBI.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, pada dasarnya industri dalam negeri siap memenuhi kebutuhan cangkul nasional. Namun, industri kecil dan menengah (IKM) selama ini kesulitan bahan baku, sehingga kemampuan memasok pun menjadi terhambat.
"Kami diminta mendukung ke sana termasuk Krakatau Steel dan BBI karena bisa menyediakan bahan baku," katanya di Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (31/10/2016).
Nantinya, Krakatau Steel akan bertindak sebagai pemasok bahan baku. Kemudian, BBI akan bertindak sebagai produsen dengan bantuan IKM dalam negeri, serta PPI akan bertindak sebagai distributor yang akan memasarkan produk cangkul buatan dalam negeri tersebut.
"Kemenperin dan Kemendag sudah menyiapkan skema penugasan kepada BUMN yaitu KS, PPI, guna memenuhi kebutuhan cangkul nasional yang dalam hal ini industri kecil juga banyak terlibat, mengingat cangkul yang baik dan benar harus memenuhi SNI," imbuh dia.
Sementara itu, Direktur Utama PT BBI Rahman Sadikin mengungkapkan, saat ini perseroan memiliki pabrik seluas 1 hektare (ha) di Pasuruan, Jawa Timur. Kapasitas produksi cangkul di pabrik tersebut sebesar 700 ribu unit per tahun.
"Cangkulnya terkenal dengan cangkul cap mata, tingkat kualitas teruji karena kami punya lisensi dari Jerman. Jadi, kami dari BBI siap menunjang memproduksi kebutuhan cangkul nasional. Kami akan kerja sama dengan Krakatau Steel untuk bahan baku materialnya, dan PPI untuk pemasarannya yang didukung IKM," tandasnya.
Baca Juga:
Banjir Kritikan, Pemerintah Kapok Impor Cangkul
Impor Cangkul Menghina Harga Diri Bangsa Indonesia
(izz)
Explore More