Pemerintah Akui Indonesia Belum Manfaatkan Energi Panas Bumi
Pemerintah Akui Indonesia Belum Manfaatkan Energi Panas Bumi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui Indonesia belum memanfaatkan potensi energi panas bumi yang begitu besar. Saat ini, pemanfaatan energi baru dan terbarukan tersebut baru 5%.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, potensi energi panas bumi di Tanah Air begitu besar hingga 39 Giga Watt (GW). Namun baru dimanfaatkan sebesar 1,5 GW.
"Memang di panas bumi sudah disampaikan potensinya 39 GW, baru terpakai 1,5 GW, persentase lima persen pemanfaatannya. Dan banyak kendala yang harus kita pecahkan bersama," ujarnya di Jakarta, Minggu (6/11/2016).
Yunus menyampaikan, persoalan pertama adalah masalah harga tapi itu sudah terselesaikan dengan adanya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 17 Tahun 2014. Para investor kini sudah mulai tertarik berinvestasi di sektor energi panas bumi.
"Pertama terkait harga, jadi harga ini sudah kita selesaikan lewat Permen Nomor 17 Tahun 2014. Harga, menurut para pengembang dan investor sudah cukup menarik," katanya. (Baca: Caplok PGE, Keuangan PLN Harus Kuat)
Persoalan kedua, kata dia, yakni izin pengadaan lahan yang melibatkan Kementerian Kehutanan. Sebab, banyak pembangkit tenaga panas bumi akan dibangun di wilayah sekitar hutan lindung.
"Kedua pengadaan lahan, institusi terkait Kementerian Kehutanan, kalau ada di hutan lindung, mekanismenya izin pakai izin lingkungan. Tantangan debirokratisasi ini harus diselesaikan ke depannya," tutur Yunus.
Ketiga, Yunus menyampaikan, geothermal punya keekonomiannya tersendiri. Tapi bagi PLN yang jadi single buyer, itu didasarkan atas biaya pokok penyediaan. Kalau mau bisnis geothermal, tentu lebih mahal dari batu bara.
Dia menambahkan, persoalan keempat yakni resistensi di masyarakat. Resistensi tersebut ada dua hal: masyarakat itu sendiri dan pola pikir yang ada selama ini. Masyarakat menganggap pengembangan geothermal akan berakibat seperti musibah yang dialami Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. "Pengetahuan tentang geothermal dianggap seperti Lapindo, padahal berbeda," pungkasnya.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, potensi energi panas bumi di Tanah Air begitu besar hingga 39 Giga Watt (GW). Namun baru dimanfaatkan sebesar 1,5 GW.
"Memang di panas bumi sudah disampaikan potensinya 39 GW, baru terpakai 1,5 GW, persentase lima persen pemanfaatannya. Dan banyak kendala yang harus kita pecahkan bersama," ujarnya di Jakarta, Minggu (6/11/2016).
Yunus menyampaikan, persoalan pertama adalah masalah harga tapi itu sudah terselesaikan dengan adanya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 17 Tahun 2014. Para investor kini sudah mulai tertarik berinvestasi di sektor energi panas bumi.
"Pertama terkait harga, jadi harga ini sudah kita selesaikan lewat Permen Nomor 17 Tahun 2014. Harga, menurut para pengembang dan investor sudah cukup menarik," katanya. (Baca: Caplok PGE, Keuangan PLN Harus Kuat)
Persoalan kedua, kata dia, yakni izin pengadaan lahan yang melibatkan Kementerian Kehutanan. Sebab, banyak pembangkit tenaga panas bumi akan dibangun di wilayah sekitar hutan lindung.
"Kedua pengadaan lahan, institusi terkait Kementerian Kehutanan, kalau ada di hutan lindung, mekanismenya izin pakai izin lingkungan. Tantangan debirokratisasi ini harus diselesaikan ke depannya," tutur Yunus.
Ketiga, Yunus menyampaikan, geothermal punya keekonomiannya tersendiri. Tapi bagi PLN yang jadi single buyer, itu didasarkan atas biaya pokok penyediaan. Kalau mau bisnis geothermal, tentu lebih mahal dari batu bara.
Dia menambahkan, persoalan keempat yakni resistensi di masyarakat. Resistensi tersebut ada dua hal: masyarakat itu sendiri dan pola pikir yang ada selama ini. Masyarakat menganggap pengembangan geothermal akan berakibat seperti musibah yang dialami Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. "Pengetahuan tentang geothermal dianggap seperti Lapindo, padahal berbeda," pungkasnya.
(ven)
Explore More