Cara Sri Mulyani Manfaatkan Keberadaan Orang Tajir di RI
Cara Sri Mulyani Manfaatkan Keberadaan Orang Tajir di RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, keberadaan orang dengan kekayaan tertinggi (High Net Worth Individuals/HNWI) di Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat besar. Berdasarkan data World Wealth Report 2015, jumlah HNWI di Indonesia mencapai 48 ribu orang, dengan total kekayaan mencapai USD161 miliar.
Dia mengatakan, keberadaan HNWI tersebut menunjukkan Indonesia memiliki perekonomian besar dan mampu mencetak orang yang bisa mengakomodir asetnya di dalam negeri. Sayangnya, kekayaan yang mereka miliki hanya dinikmati segelintir orang dan tidak bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.
"Konsentrasi kekayaan tidak hanya 1% atau segelintir, jadi perlu upaya kebijakan pemerintah untuk ciptakan kesempatan mereka investasi di Indonesia. Sehingga, network enggak hanya dinikmati mereka sendiri, tapi masyarakat Indonesia," katanya dalam sebuah diskusi di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016) malam.
Menurutnya, kekayaan yang mereka miliki tersebut tidak akan diendapkan di bank. Namun, mereka pasti memutar otak untuk menginvestasikannya kembali dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal inilah yang harus dimanfaatkan pemerintah.
"Inilah jadi salah satu aset Indonesia kalau kita bisa berikan konfiden bahwa Indonesia adalah tempat yang baik untuk menanamkan lagi harta atau aset yang mereka miliki. Jadi, ini harus terus menerus dilakukan supaya modal mereka produktif," imbuh dia.
Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap orang-orang dengan level kekayaan tinggi ini juga patuh membayar pajak. Jika tidak, maka diharapkan mereka dapat mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).
"Kita tentu mengharapkan kepatuhan mereka bayar pajak, kita punya tax amnesty. Tahap I diikuti 400 ribu orang sebagian cukup besar adalah high network people. Kalau kita bisa kumpulkan Rp98,3 triliun hampir 80% dari high people itu. Kalau mereka ikut tax amnesty, deklarasi, bayar repatriasi itu langkah sangat positif," tuturnya.
Sehingga, sambung Sri, pemerinah ke depannya akan semakin mengembangkan investasi di sektor sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan menengah ke bawah.
"Sehingga, kita punya middle class yang punya pendidikan dan pekerjaan, sehingga ada keseimbangan di mana kelas menengah itu akan menyeimbangkan. Itu yang akan perkuat pondasi ekonomi," tandas dia.
Dia mengatakan, keberadaan HNWI tersebut menunjukkan Indonesia memiliki perekonomian besar dan mampu mencetak orang yang bisa mengakomodir asetnya di dalam negeri. Sayangnya, kekayaan yang mereka miliki hanya dinikmati segelintir orang dan tidak bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.
"Konsentrasi kekayaan tidak hanya 1% atau segelintir, jadi perlu upaya kebijakan pemerintah untuk ciptakan kesempatan mereka investasi di Indonesia. Sehingga, network enggak hanya dinikmati mereka sendiri, tapi masyarakat Indonesia," katanya dalam sebuah diskusi di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016) malam.
Menurutnya, kekayaan yang mereka miliki tersebut tidak akan diendapkan di bank. Namun, mereka pasti memutar otak untuk menginvestasikannya kembali dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal inilah yang harus dimanfaatkan pemerintah.
"Inilah jadi salah satu aset Indonesia kalau kita bisa berikan konfiden bahwa Indonesia adalah tempat yang baik untuk menanamkan lagi harta atau aset yang mereka miliki. Jadi, ini harus terus menerus dilakukan supaya modal mereka produktif," imbuh dia.
Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap orang-orang dengan level kekayaan tinggi ini juga patuh membayar pajak. Jika tidak, maka diharapkan mereka dapat mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).
"Kita tentu mengharapkan kepatuhan mereka bayar pajak, kita punya tax amnesty. Tahap I diikuti 400 ribu orang sebagian cukup besar adalah high network people. Kalau kita bisa kumpulkan Rp98,3 triliun hampir 80% dari high people itu. Kalau mereka ikut tax amnesty, deklarasi, bayar repatriasi itu langkah sangat positif," tuturnya.
Sehingga, sambung Sri, pemerinah ke depannya akan semakin mengembangkan investasi di sektor sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan menengah ke bawah.
"Sehingga, kita punya middle class yang punya pendidikan dan pekerjaan, sehingga ada keseimbangan di mana kelas menengah itu akan menyeimbangkan. Itu yang akan perkuat pondasi ekonomi," tandas dia.
(izz)
Explore More