Sri Mulyani Ingin BLU Semakin Lincah dan Inovatif
Sri Mulyani Ingin BLU Semakin Lincah dan Inovatif
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia sejatinya merupakan bentuk reformasi dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, agar bisa dikelola secara fleksibel dan akuntabel. Dia berharap, kedepannya BLU akan semakin lincah dan inovatif.
Sri Mulyani menjelaskan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama ini terkesan kaku dan terlalu banyak persyaratan. Oleh karena itu, keberadaan BLU menjadikan penggunaan anggaran menjadi lebih fleksibel dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"BLU ini sifatnya untuk memaksimalkan layanan umum, beberapa aset negara kemudian dibuatlah neraca terpisah dan para pengurusnya dibuatlah corporate governance, terus pengelolanya seperti pengelola korporasi," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Di Indonesia sendiri, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, BLU telah dibentuk selama satu dekade terakhir. Di lingkungan pemerintah pusat sendiri, telah terbentuk 182 BLU dan lebih dari 90% memberikan pelayanan terhadap kesehatan dan pendidikan, dan sisanya untuk kemampuan finansial koperasi, UMKM, dan sebagainya.
"Jadi asetnya milik pemerintah kemudian dibuat neraca terpisah. Kemudian mereka melakukan layanan umum tapi dari sisi pengelolaan uangnya independen dan fleksibel. Ada BLU pendidikan, ada juga BLU kawasan seperti Batam. Dari BLU yang bentuknya yang dimiliki K/L," imbuh dia.
Kedepannya, wanita yang akrab disapa Ani ini berharap BLU dapat lebih fleksibel dan efisien dalam pengelolaan aset. Selain itu, memiliki kemampuan bergerak lincah, inovatif dan kreatif.
"Serta bisa menggunakan aset semaksimal mungkin untuk kepentingan dan perbaikan BLU sendiri dan melakukan layanan umum ke pemerintah," tandasnya.
Sri Mulyani menjelaskan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama ini terkesan kaku dan terlalu banyak persyaratan. Oleh karena itu, keberadaan BLU menjadikan penggunaan anggaran menjadi lebih fleksibel dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"BLU ini sifatnya untuk memaksimalkan layanan umum, beberapa aset negara kemudian dibuatlah neraca terpisah dan para pengurusnya dibuatlah corporate governance, terus pengelolanya seperti pengelola korporasi," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Di Indonesia sendiri, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, BLU telah dibentuk selama satu dekade terakhir. Di lingkungan pemerintah pusat sendiri, telah terbentuk 182 BLU dan lebih dari 90% memberikan pelayanan terhadap kesehatan dan pendidikan, dan sisanya untuk kemampuan finansial koperasi, UMKM, dan sebagainya.
"Jadi asetnya milik pemerintah kemudian dibuat neraca terpisah. Kemudian mereka melakukan layanan umum tapi dari sisi pengelolaan uangnya independen dan fleksibel. Ada BLU pendidikan, ada juga BLU kawasan seperti Batam. Dari BLU yang bentuknya yang dimiliki K/L," imbuh dia.
Kedepannya, wanita yang akrab disapa Ani ini berharap BLU dapat lebih fleksibel dan efisien dalam pengelolaan aset. Selain itu, memiliki kemampuan bergerak lincah, inovatif dan kreatif.
"Serta bisa menggunakan aset semaksimal mungkin untuk kepentingan dan perbaikan BLU sendiri dan melakukan layanan umum ke pemerintah," tandasnya.
(ven)
Explore More