Benahi Logistik Nasional, Paket Ekonomi Ke-15 Meluncur Awal Tahun
Rabu, 21 Desember 2016 - 17:02 WIB
Benahi Logistik Nasional, Paket Ekonomi Ke-15 Meluncur Awal Tahun
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian menerangkan pemerintah berencana kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang ke-15 awal tahun depan. Dalam paket ini, pemerintah kembali memfokuskan pada upaya menurunkan angka dwelling time dan ongkos logistik nasional.
Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, paket kebijakan 15 ini rencananya adalah kombinasi dari Indonesia National Singlel Window (INSW), dwelling time, dan logistik. Namun, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengaku masih perlu mempelajarinya sehingga baru awal Januari diluncurkan.
"Sebenarnya kombinasi dari INSW, dwelling time dan logistik. Nyambung kan, itu tapi saya merasa ada yang kurang, perlu waktu bisa-bisa sampai awal Januari. Secara kualitatif sudah baik,tapi kuantitatifnya masih ada dampaknya," katanya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Menurutnya, saat ini sistem logistik nasional masih belum sempurna dan masih banyak infrastruktur pendukung yang belum terbangun. Selain itu, INSW pun perlu ada penguatan kelembagaan karena banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang berkepentingan dalam hal ersebut.
"INSW itu sebenarnya perwujudan dari tata niaga. Tarif juga ada di situ. Tapi semua aturan K/L mengenai ekspor dan impor itu ada di sana. Selama ini kita kurang lihat bahwa harus ada kelembagaan yang lebih kuat agar keputusan bisa cepat diambil," paparnya.
Sebagai informasi, sistem logistik nasional khususnya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) sebelumnya telah dimasukkan dalam paket kebijakan ke-11 yang diluncurkan pada Maret 2016.
Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, paket kebijakan 15 ini rencananya adalah kombinasi dari Indonesia National Singlel Window (INSW), dwelling time, dan logistik. Namun, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengaku masih perlu mempelajarinya sehingga baru awal Januari diluncurkan.
"Sebenarnya kombinasi dari INSW, dwelling time dan logistik. Nyambung kan, itu tapi saya merasa ada yang kurang, perlu waktu bisa-bisa sampai awal Januari. Secara kualitatif sudah baik,tapi kuantitatifnya masih ada dampaknya," katanya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Menurutnya, saat ini sistem logistik nasional masih belum sempurna dan masih banyak infrastruktur pendukung yang belum terbangun. Selain itu, INSW pun perlu ada penguatan kelembagaan karena banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang berkepentingan dalam hal ersebut.
"INSW itu sebenarnya perwujudan dari tata niaga. Tarif juga ada di situ. Tapi semua aturan K/L mengenai ekspor dan impor itu ada di sana. Selama ini kita kurang lihat bahwa harus ada kelembagaan yang lebih kuat agar keputusan bisa cepat diambil," paparnya.
Sebagai informasi, sistem logistik nasional khususnya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) sebelumnya telah dimasukkan dalam paket kebijakan ke-11 yang diluncurkan pada Maret 2016.
(akr)
Lihat Juga :
