Bank Dunia Apresiasi Program Desa Migran Produktif
Selasa, 27 Desember 2016 - 18:55 WIB
Bank Dunia Apresiasi Program Desa Migran Produktif
A
A
A
INDRAMAYU - Bank Dunia mengapresiasi program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Ini program bagus. Desmigratif adalah upaya komperhensif dalam melindungi TKI. Dari sebelum berangkat, sedang hingga TKI pulang," ujar ekonom senior Bank Dunia Ririn Salwa Purnamasari usai menghadiri acara pencanangan Desa Migran Produktif di Desa Kenanga, Indaramyu, Jawa Barat, Selasa (27/12/2016).
Menariknya, program ini diselengarakan di pemerintahan terkecil yakni desa, di mana desa dianggap sebagai pintu masuk kejahatan perdagangan orang berkedok pengiriman TKI.
Sebelum berangkat, calon TKI bisa mendapatkan pelayanan migrasi di balai desa. Hal ini menghindarkan calon TKI menjadi korban perdagangan orang yang sering kali memalsukan dokumen kependudukan.
Program Desmigratif memberi pelatihan dan pendampingan usaha produktif dengan mengandalkan produk unggulan desa, serta membantu pemasarannya. Terkait pelatihan dan pendampingan ini, pemerintah menggandeng perbankan untuk membantu akses modal, serta dengan PT Telkom untuk membantu proses pemasaran online.
Sementara, bagaimana dengan anak TKI yang ditinggalkan? Desmigratif mengadakan pola community parenting, dimana anak-anak TKI diasuh bersama-sama masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar.
Desmigratif juga mendirikan koperasi usaha produktif yang beranggotakan keluarga TKI. Pendirian koperasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga TKI.
Ririn berharap, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program ini, sehingga ada jaminan keberlangsungannya. "Sayang jika tidak berkelanjutan, karena program ini merupakan terobosan bagus dan menyeluruh," ujar dia.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat mencanangkan Desmigratif di Desa Kenanga, Indramayu menyatakan, menjadi pekerja migran atau TKI adalah hak tiap warga negara. "Pemerintah hanya membantu memberikan informasi dan memberikan pelatihan agar TKI mendapatkan pekerjaan dan negara tujuan yang pas," kata Hanif.
Desmigratif, lanjut dia, ditujukan bagi desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Total 120 desa dengan rincian, 100 desa dan 20 desa khusus di NTT. Desa percontohan yaitu Desa Kenanga, Indramayu dan Desa Kuripan, Wonosobo. Pada 2017, diharapkan Desmigratif bisa terealisasikan di 120 desa tersebut.
"Ini program bagus. Desmigratif adalah upaya komperhensif dalam melindungi TKI. Dari sebelum berangkat, sedang hingga TKI pulang," ujar ekonom senior Bank Dunia Ririn Salwa Purnamasari usai menghadiri acara pencanangan Desa Migran Produktif di Desa Kenanga, Indaramyu, Jawa Barat, Selasa (27/12/2016).
Menariknya, program ini diselengarakan di pemerintahan terkecil yakni desa, di mana desa dianggap sebagai pintu masuk kejahatan perdagangan orang berkedok pengiriman TKI.
Sebelum berangkat, calon TKI bisa mendapatkan pelayanan migrasi di balai desa. Hal ini menghindarkan calon TKI menjadi korban perdagangan orang yang sering kali memalsukan dokumen kependudukan.
Program Desmigratif memberi pelatihan dan pendampingan usaha produktif dengan mengandalkan produk unggulan desa, serta membantu pemasarannya. Terkait pelatihan dan pendampingan ini, pemerintah menggandeng perbankan untuk membantu akses modal, serta dengan PT Telkom untuk membantu proses pemasaran online.
Sementara, bagaimana dengan anak TKI yang ditinggalkan? Desmigratif mengadakan pola community parenting, dimana anak-anak TKI diasuh bersama-sama masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar.
Desmigratif juga mendirikan koperasi usaha produktif yang beranggotakan keluarga TKI. Pendirian koperasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga TKI.
Ririn berharap, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program ini, sehingga ada jaminan keberlangsungannya. "Sayang jika tidak berkelanjutan, karena program ini merupakan terobosan bagus dan menyeluruh," ujar dia.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat mencanangkan Desmigratif di Desa Kenanga, Indramayu menyatakan, menjadi pekerja migran atau TKI adalah hak tiap warga negara. "Pemerintah hanya membantu memberikan informasi dan memberikan pelatihan agar TKI mendapatkan pekerjaan dan negara tujuan yang pas," kata Hanif.
Desmigratif, lanjut dia, ditujukan bagi desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Total 120 desa dengan rincian, 100 desa dan 20 desa khusus di NTT. Desa percontohan yaitu Desa Kenanga, Indramayu dan Desa Kuripan, Wonosobo. Pada 2017, diharapkan Desmigratif bisa terealisasikan di 120 desa tersebut.
(izz)
