Aliri Listrik 2.509 Desa, ESDM Minta Bantuan Swasta dan BUMD

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhir tahun lalu telah meluncurkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil. Lewat beleid tersebut, pemerintah mendorong BUMD dan koperasi untuk turut serta melistriki 2.509 desa yang belum teraliri listrik.

Wakil Menteri ESDM‎ Arcandra Tahar mengungkapkan, dari 2.509 desa yang belum teraliri listrik, PT PLN (Persero) hanya sanggup mengurangi 9 desa pada 2014. Diperkirakan, hingga 2019 BUMN kelistrikan tersebut hanya sanggup mengaliri listrik kepada 500 desa pelosok di Tanah Air.

"PLN hanya mampu menciptakan desa berlistrik 500 desa. Terus bagaimana kalau pemerintahan menginginkan rasio elektrifikasi? Terutama 2.500 itu berada di Papua," katanya dalam acara Coffee Morning di Gedung Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Oleh karena itu, menurutnya fungsi Permen ESDM Nomor 38 tahun 2016 ini adalah untuk mendorong BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), koperasi, dan dunia usaha untuk mengerjakan sisa 2.000 desa yang belum teraliri listrik tersebut.

"500 mampu PLN kerjakan, sisanya 2.000 ini kita harapkan dengan Permen 38 ini BUMN, BUMD, koperasi, dunia usaha boleh menjadi IPP. Ini kita harapkan kalau ini bisa mengusaha," imbuh dia.

Arcandra berharap, meskipun pembangkit dibangun BUMD atau swasta namun harga jual pembangkit nantinya tidak akan terlampau mahal. Selain itu, swasta dan BUMD tersebut diharapkan untuk tidak setengah-setengah membangun sehingga kualitas pembangkit pun menjadi jelek.

"Permen 38 kita berharap, semoga less cost semurah mungkin tanpa hilangkan kualitas jangan sampai bangun 60%. Jangan sampai membangun setengah-setengah. Tentu nantinya rakyat masyarakat desa yang teraliri listrik itu kita berharap oke dengan apa yang kita bangun," paparnya.