Normalisasi Banjir Kanal Timur Dilelang Agustus
Rabu, 18 Januari 2017 - 01:02 WIB
Normalisasi Banjir Kanal Timur Dilelang Agustus
A
A
A
SEMARANG - Permasalahan banjir yang terjadi di wilayah Kaligawe, Sawah Besar dan sekitarnya di Jawa Tengah murni karena akibat meluapnya sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Oleh karena itu normalisasi BKT adalah satu-satunya solusi, untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, untuk normalisasi BKT, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga satuan kerja yang ada di Semarang. Ditargetkan, pada bulan Agustus sudah bisa dilakukan lelang normalisasi dan bisa langsung dilakukan proses fisiknya.
“Jika normalisasi bisa tuntas dalam dua atau tiga tahun anggaran, akan tuntas masalah banjir di Kaligawe dan sekitarnya,” kata Hendi, Selasa (17/1/2017).
Sementara terkait dengan pembebasan lahan sepanjang BKT, pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di bantaran BKT. Pada dasarnya kata dia, masyarakat meminta agar ditempatkan di lokasi yang layak.
”Dan kami sudah menginventarisir ketika lelang sudah selesai, masyarkat bisa segera dipindahkan ke Pasar Klitikan Penggaron dan juga rusunawa yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Balai PSDA Jragung Tuntang, ada sekitar 4.097 bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai BKT. Rinciannya, tahap pertama sebanyak 2.758 bangunan berada di 12 kelurahan. Sedangkan di tahap kedua ada sebanyak 1.339 warga.
Normalisasi akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun dengan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp1,8 triliun dan akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dari jembatan Majapahit sampai muara. Tahap pertama dilakukan selama tiga tahun. Sedangkan untuk tahap kedua, mulai dari jempatan Majapahit naik sampai kali Pucanggading.
“Normalisasi BKT cukup mendesak dilakukan karena BKT sudah mengalami pendangkalan cukup parah akibat sedimentasi. Selain terjadi penurunan kapasitas saluran akibat sedimentasi, sampah dan bangunan liar juga turut memperparah pendangkalan,” ucapnya.
Sementar terkait masalah rob yang masih sering terjadi di Wilayah Timur Semarang, merupakan dampak dari luapan rob kali tenggang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang bersama pemerintah pusat, sudah melakukan pengerjaan fisik berupa peninggian paravet Kali Tenggang. Proyek dengan anggaran sebesar Rp350 miliar itu ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran.
Kemudian di titik lain, untuk mengatasi permasalah rob juga telah membuat tanggul laut, untuk menutup Kali Tenggang, Kali Sringin dan Kali Babon, dengan nilai Rp550 miliar bantuan dari pusat akan selesai dalam dua tahun anggaran. “Intinya kita berupaya terus untuk mengatasi masalah banjir dan rob yang ada di Kota Semarang,” ucapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar normalisasi banjir kanal timur (BKT) segera dilaksanakan. Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 bangunan yang berdiri di bantaran BKT, hal itu harus menjadi prioritas bagi Pemkot dalam rencana relokasinya.
“Untuk warga yang terkena dampak harus dicarikan solusi yang tepat. Misalkan PKL nya rencana mau dipindah di Pasar Klitikan Penggaron ya segera saja. Dan untuk warganya bisa dibuatkan rusun atau diberi ganti untung,” katanya.
Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, untuk normalisasi BKT, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga satuan kerja yang ada di Semarang. Ditargetkan, pada bulan Agustus sudah bisa dilakukan lelang normalisasi dan bisa langsung dilakukan proses fisiknya.
“Jika normalisasi bisa tuntas dalam dua atau tiga tahun anggaran, akan tuntas masalah banjir di Kaligawe dan sekitarnya,” kata Hendi, Selasa (17/1/2017).
Sementara terkait dengan pembebasan lahan sepanjang BKT, pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di bantaran BKT. Pada dasarnya kata dia, masyarakat meminta agar ditempatkan di lokasi yang layak.
”Dan kami sudah menginventarisir ketika lelang sudah selesai, masyarkat bisa segera dipindahkan ke Pasar Klitikan Penggaron dan juga rusunawa yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Balai PSDA Jragung Tuntang, ada sekitar 4.097 bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai BKT. Rinciannya, tahap pertama sebanyak 2.758 bangunan berada di 12 kelurahan. Sedangkan di tahap kedua ada sebanyak 1.339 warga.
Normalisasi akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun dengan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp1,8 triliun dan akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dari jembatan Majapahit sampai muara. Tahap pertama dilakukan selama tiga tahun. Sedangkan untuk tahap kedua, mulai dari jempatan Majapahit naik sampai kali Pucanggading.
“Normalisasi BKT cukup mendesak dilakukan karena BKT sudah mengalami pendangkalan cukup parah akibat sedimentasi. Selain terjadi penurunan kapasitas saluran akibat sedimentasi, sampah dan bangunan liar juga turut memperparah pendangkalan,” ucapnya.
Sementar terkait masalah rob yang masih sering terjadi di Wilayah Timur Semarang, merupakan dampak dari luapan rob kali tenggang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang bersama pemerintah pusat, sudah melakukan pengerjaan fisik berupa peninggian paravet Kali Tenggang. Proyek dengan anggaran sebesar Rp350 miliar itu ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran.
Kemudian di titik lain, untuk mengatasi permasalah rob juga telah membuat tanggul laut, untuk menutup Kali Tenggang, Kali Sringin dan Kali Babon, dengan nilai Rp550 miliar bantuan dari pusat akan selesai dalam dua tahun anggaran. “Intinya kita berupaya terus untuk mengatasi masalah banjir dan rob yang ada di Kota Semarang,” ucapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar normalisasi banjir kanal timur (BKT) segera dilaksanakan. Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 bangunan yang berdiri di bantaran BKT, hal itu harus menjadi prioritas bagi Pemkot dalam rencana relokasinya.
“Untuk warga yang terkena dampak harus dicarikan solusi yang tepat. Misalkan PKL nya rencana mau dipindah di Pasar Klitikan Penggaron ya segera saja. Dan untuk warganya bisa dibuatkan rusun atau diberi ganti untung,” katanya.
(ven)
Lihat Juga :
