Asumsi ICP di APBN 2017 Bakal Direvisi Pemerintah

Rabu, 25 Januari 2017 - 19:01 WIB
Asumsi ICP di APBN 2017...
Asumsi ICP di APBN 2017 Bakal Direvisi Pemerintah
A A A
JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, akan ada kemungkinan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) atau patokan harga minyak Indonesia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 direvisi. Hal ini melihat kondisi harga minyak dunia yang terus merangkak naik.

Pada APBN 2017, asumsi ICP sekitar USD45 per barel. Sementara saat ini, harga minyak dunia terus bergerak di atas USD50 per barel. "ICP-nya kalau kita lihat sekarang ada kemungkinan dia akan meningkat. Rata-ratanya antara USD45-USD50 per barel di tahun ini. Potensi itu ada. Kita perhatikan secara serius," katanya di Gedung BI, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

(Baca Juga: Minyak Dunia Naik, BI Waspadai Kenaikan Harga BBM)

Kendati demikian, Suahasil mengaku saat ini masih belum akan berandai-andai mengenai APBN-perubahan 2017. Pemerintah masih akan menjalankan berbagai asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN 2017. "Jangan APBNP dulu, ini masih bulan Januari. Kita jalankan dulu, tapi tentu dengan melihat seluruh ekspektasi menjalankannya," imbuh dia.

Menurutnya, jika asumsi ICP dalam direvisi maka dampaknya cukup besar terhadap APBN. "Kalau ICP naik setiap USD1 itu Rp700 miliar," tuturnya.

Kemenkeu, tambahnya, selama ini terus memantau asumsi makro ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam APBN 2017. Seperti penerimaan pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), inflasi, ICP, dan tingkat bunga SPN 3 bulan.

"Kita lihat dinamikannya dari global, kemungkinan Fed rate berapa kali naiknya. Kalau begitu suku bunga SPN 3 bulan akan berapa. Kira-kira kapan akan berapa dan seterusnya. Itu kita lakukan tiap bulan," tegas Suahasil.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tahun Depan Lifting...
Tahun Depan Lifting Migas Dipatok Naik hingga 1,82 Juta BOEPD
Lifting Minyak Kembali...
Lifting Minyak Kembali Menyusut di APBN 2021, Pertamina Lakukan Ini
Raup Cuan Rp 31 Triliun,...
Raup Cuan Rp 31 Triliun, Shell Perdana Bayar Pajak di Inggris Sejak 2017
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Bahas Laporan Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2026
Tok! DPR dan Pemerintah...
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro KEM-PPKF 2027, Target Lifting Migas Dikerek
10 Produsen Migas Terbesar...
10 Produsen Migas Terbesar yang Berada di Indonesia
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
4 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
5 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
5 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
6 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
6 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
6 jam yang lalu
Infografis
Joao Pinheiro, Wasit...
Joao Pinheiro, Wasit Kontroversial di Laga Argentina vs Swiss
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved