300 Pedagang Bakso Berkesempatan Punya Rumah
300 Pedagang Bakso Berkesempatan Punya Rumah
A
A
A
SEMARANG - BTN meluncurkan program pembiayaan untuk kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pekerja di sektor informal. Pada tahap awal, bank pemerintah ini menyediakan pembiayaan bagi 300 anggota Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso (Apmiso) di wilayah Semarang.
Direktur Utama Bank BTN, Maryono mengalokasikan penyediaan kredit pembiayaan perumahan secara nasional bagi 6.000 anggota Apmiso. "Secara nasional, anggota Apmiso mencapai 1,5 juta pedagang," katanya di sela-sela peluncuran KPR Mikro di Wisma Perdamaian, Jumat (24/2/2017).
Tahap awal ini, kata dia, baru 300 untuk wilayah Semarang. Selanjutnya, akan dikumpulkan pedagang Apmiso di Jakarta, kemudian Jawa Timur.
Untuk memperoleh pembiayaan perumahan tersebut, kata dia, perlu sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dia mencontohkan pedagang yang bersangkutan harus tergabung dalam komunitas maupun koperasi.
"Sudah menjalani usahanya minimal setahun dan mendapat rekomendasi dari komunitas atau koperasi yang memayunginya itu," ujarnya.
Pembiayaan KPR BTN Mikro tersebut, lanjut dia, juga tidak menutup kemungkinan bagi asosiasi pekerja sektor informal lainnya, seperi ojek, pangkas rambut, serta agen-agen perbankan. Dia menyebut jumlah pekerja sektor informal mencapai 6,5 juta orang.
KPR Mikro BTN membuka ruang bagi masyarakat yang lebih luas dalam memperoleh akses pembiayaan perumahan.Produk pembiayaan ini mengincar segmen pekerja informal dengan rata-rata penghasilan Rp1,8 juta hingga Rp2,8 juta per bulan.
"Segmen masyarakat ini tidak masuk dalam kategori penerima KPR, baik melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga, maupun subsidi bantuan uang muka," katanya.
Selain suku bunga rendah, kata dia, angsuran juga dibuat dengan skema ringan, seperti dibayar mingguan atau harian. KPR BTN Mikro ini dapat digunakan untuk pembelian rumah baru atau seken, pembelian kavling, hingga renovasi rumah.
Dengan nilai maksimal pinjaman pembiayaan sebesar Rp75 juta, pekerja informal yang memanfaatkan kredit tersebut bisa mengangsur dengan jangka waktu hingga 10 tahun. Untuk tahun ini, target penyaluran pembiayaan melalui KPR Mikro BTN ini sebesar Rp150 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, program pembiayaan bagi pekerja informal ini bisa dimulai tahun ini. "Saya sudah tanya ke Dirjen Pembiayaan Perumahan katanya bisa tahun ini," ujarnya.
Pada tahap awal ini, kata dia, pembiayaan diperuntukkan bagi pedagang anggota Apmiso di wilayah Semarang. Untuk selanjutnya, kata dia, akan dilakukan untuk wilayah Jakarta pada bulan April.
Terpisah, anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono mengapresiasi program pembiayaan perumahan bagi sektor informal ini. "Ini merupakan bentuk perhatian dari sisi pembiayaan. Untuk BTN kan sudah punya lahan sendiri," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Direktur Utama Bank BTN, Maryono mengalokasikan penyediaan kredit pembiayaan perumahan secara nasional bagi 6.000 anggota Apmiso. "Secara nasional, anggota Apmiso mencapai 1,5 juta pedagang," katanya di sela-sela peluncuran KPR Mikro di Wisma Perdamaian, Jumat (24/2/2017).
Tahap awal ini, kata dia, baru 300 untuk wilayah Semarang. Selanjutnya, akan dikumpulkan pedagang Apmiso di Jakarta, kemudian Jawa Timur.
Untuk memperoleh pembiayaan perumahan tersebut, kata dia, perlu sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dia mencontohkan pedagang yang bersangkutan harus tergabung dalam komunitas maupun koperasi.
"Sudah menjalani usahanya minimal setahun dan mendapat rekomendasi dari komunitas atau koperasi yang memayunginya itu," ujarnya.
Pembiayaan KPR BTN Mikro tersebut, lanjut dia, juga tidak menutup kemungkinan bagi asosiasi pekerja sektor informal lainnya, seperi ojek, pangkas rambut, serta agen-agen perbankan. Dia menyebut jumlah pekerja sektor informal mencapai 6,5 juta orang.
KPR Mikro BTN membuka ruang bagi masyarakat yang lebih luas dalam memperoleh akses pembiayaan perumahan.Produk pembiayaan ini mengincar segmen pekerja informal dengan rata-rata penghasilan Rp1,8 juta hingga Rp2,8 juta per bulan.
"Segmen masyarakat ini tidak masuk dalam kategori penerima KPR, baik melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga, maupun subsidi bantuan uang muka," katanya.
Selain suku bunga rendah, kata dia, angsuran juga dibuat dengan skema ringan, seperti dibayar mingguan atau harian. KPR BTN Mikro ini dapat digunakan untuk pembelian rumah baru atau seken, pembelian kavling, hingga renovasi rumah.
Dengan nilai maksimal pinjaman pembiayaan sebesar Rp75 juta, pekerja informal yang memanfaatkan kredit tersebut bisa mengangsur dengan jangka waktu hingga 10 tahun. Untuk tahun ini, target penyaluran pembiayaan melalui KPR Mikro BTN ini sebesar Rp150 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, program pembiayaan bagi pekerja informal ini bisa dimulai tahun ini. "Saya sudah tanya ke Dirjen Pembiayaan Perumahan katanya bisa tahun ini," ujarnya.
Pada tahap awal ini, kata dia, pembiayaan diperuntukkan bagi pedagang anggota Apmiso di wilayah Semarang. Untuk selanjutnya, kata dia, akan dilakukan untuk wilayah Jakarta pada bulan April.
Terpisah, anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono mengapresiasi program pembiayaan perumahan bagi sektor informal ini. "Ini merupakan bentuk perhatian dari sisi pembiayaan. Untuk BTN kan sudah punya lahan sendiri," kata politikus PDI Perjuangan itu.
(ven)
Explore More