Soal Dana Desa, Sri Mulyani Sindir Kepala Daerah Krisis Kepemimpinan
Kamis, 02 Maret 2017 - 13:30 WIB
Soal Dana Desa, Sri Mulyani Sindir Kepala Daerah Krisis Kepemimpinan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir para kepala daerah yang hadir dalam acara sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), mengenai ketidakmampuan Indonesia mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Baginya, ketidakmampuan Indonesia mengatasi kemiskinan bukan karena persoalan uang melainkan karena krisis kepemimpinan.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Indonesia Banyak Uang tapi Kemiskinan Tetap Ada )
Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, dana yang ditransfer ke daerah tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada 2016, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sekitar Rp46,9 triliun. Kemudian pada tahun ini, dana desa meningkat lagi menjadi Rp60 triliun.
"10 tahun lalu saya jadi Menkeu dan sekarang jadi Menkeu juga. Jumlah uang (yang ditransfer ke daerah) naiknya sudah luar biasa besar, namun kualitas perbaikan SDM tidak meningkat cukup besar," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
(Baca Juga: Potret Kemiskinan Indonesia di Mata Sri Mulyani )
Menurutnya, kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis dari sisi manajemen dan kepemimpinan. Para kepala daerah dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dana yang digelontorkan pemerintah pusat terhadap daerah.
"Itu adalah krisis dari sisi ide, kemampuan untuk delivery dan faktor korupsi dan tata kelola tidak baik," imbuh dia.
Oleh sebab itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, pemerintah daerah mampu mengelola dana yang diberikan pusat untuk meningkatkan perekonomian serta memerangi kemiskinan di daerahnya.
"Memang kelihatannya belanja gampang, tapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur gampang, tapi belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik, tata kelola bidding process yang baik dan monitoring serta evaluasi," tandasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Indonesia Banyak Uang tapi Kemiskinan Tetap Ada )
Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, dana yang ditransfer ke daerah tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada 2016, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sekitar Rp46,9 triliun. Kemudian pada tahun ini, dana desa meningkat lagi menjadi Rp60 triliun.
"10 tahun lalu saya jadi Menkeu dan sekarang jadi Menkeu juga. Jumlah uang (yang ditransfer ke daerah) naiknya sudah luar biasa besar, namun kualitas perbaikan SDM tidak meningkat cukup besar," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
(Baca Juga: Potret Kemiskinan Indonesia di Mata Sri Mulyani )
Menurutnya, kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis dari sisi manajemen dan kepemimpinan. Para kepala daerah dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dana yang digelontorkan pemerintah pusat terhadap daerah.
"Itu adalah krisis dari sisi ide, kemampuan untuk delivery dan faktor korupsi dan tata kelola tidak baik," imbuh dia.
Oleh sebab itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, pemerintah daerah mampu mengelola dana yang diberikan pusat untuk meningkatkan perekonomian serta memerangi kemiskinan di daerahnya.
"Memang kelihatannya belanja gampang, tapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur gampang, tapi belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik, tata kelola bidding process yang baik dan monitoring serta evaluasi," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
