Enggar Optimistis PEPI Dongkrak Ekspor Jawa Timur

JAKARTA - Pemerintah berikhtiar meningkatkan neraca perdagangan dengan berbagai terobosan. Salah satunya pemanfaatan teknologi sistem informasi berbasis sistem aplikasi yaitu Peningkatan Ekspor Pengendalian Impor alias PEPI.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan meski perdagangan selama dua tahun terakhir membaik, namun pemerintah bertekad mengendalikan impor, seiring upaya untuk meningkatkan ekspor.

"Pemanfaatan teknologi informasi dengan aplikasi dashboard Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor merupakan terobosan yang harus didukung,” tegas Enggar dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (15/3/2017).

Adapun peluncuran PEPI ini berlangsung dalam kunjungan Mendag Enggar ke Surabaya, Jawa Timur. Aplikasi PEPI akan mengumpulkan data ekspor impor, serta mengidentifikasi masalah dan hambatan proses ekspor.

Selain itu, aplikasi tersebut mampu memonitor aktivitas ekspor impor yang memperlihatkan perkembangan barang secara spesifik dan periodik, serta mengetahui nilai transaksi dan persentase perbandingan barang. Karena itu, Mendag sangat mengapresiasi aplikasi yang disiapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ini.

"Aplikasi ini nantinya mampu menunjang program Pemerintah Provinsi Jatim sebagai upaya peningkatan kualitas produk lokal, khususnya UMKM Jatim, dan melindungi konsumen dari barang-barang impor berbahaya yang masuk ke Jatim,” tambah Enggar.

Menurut BPS Jawa Timur, sektor non migas pada Februari 2017 mencapai USD 1.438,9 juta, naik 12,55% dibandingkan Januari 2017. Sementara itu, ekspor sektor industri sebesar USD 1.326,6 juta, atau tumbuh 13,29% dibandingkan bulan sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Mendag sekaligus meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Indra Jaya Swastika di Tanjung Perak dan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah/Pelaku Usaha dalam Rangka Ekspansi Gerai Maritim. Rangkaian acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Soekarwo dan Perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Fasilitas PLB diberikan untuk mendukung efisiensi, menurunkan biaya logistik kegiatan industri, mendukung ketersediaan bahan baku, dan mempermudah ekspor dan impor bahan baku.

PLB merupakan amanat dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III juga telah ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan dengan dikeluarkannya Permendag No. 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari PLB.

“Ketentuan ini memberi kelonggaran kepada importir bahan baku industri yang memanfaatkan gudang PLB, yaitu penundaan ketentuan impor sampai paling lama tiga tahun, penundaan kewajiban membayar bea masuk dan penundaan pajak impor, serta barang impor yang masuk PLB (kecuali limbah non B3) dapat dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat (negara asal),” jelas Enggar.

Kini, sudah ada 32 PLB yang antara lain berlokasi di Jawa (Surabaya, Karawang, Cikarang, Cibitung, Purwakarta, Cilegon, Cakung, Bandung), Bali (Denpasar), Aceh, dan Kalimantan (Balikpapan). PLB yang ada mendukung berbagai sektor industri, meliputi minyak dan gas, pertambangan, tekstil, kimia, makanan, kosmetik, dan otomotif.

Ia meyakini, berbagai terobosan ini akan mampu menaikkan neraca perdagangan Indonesia. “Selama 2016 neraca perdagangan kita surplus USD 8,8 miliar, naik dibandingkan surplus 2015 yang senilai USD 7,6 miliar. Pada 2017 ini Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,5%-5,8% dari sebelumnya 5,1%, serta ditargetkan tumbuh 6,1% pada 2018,” tegasnya.