Pembagian Wilayah Dianggap Mampu Atasi Kisruh Ojek Online

JAKARTA - Pembagian wilayah operasional antara sopir angkot dengan ojek online menurut Anggota Komisi V DPR RI Moh. Nizar Zahro diyakini dapat menghindari bentrok antara ojek online dengan sopir angkot (angkutan kota). Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, ‎sengkarut apapun masalah ojek online dengan sopir angkot pada akhirnya mereka sama-sama ingin mendapatkan pendapatan dari hasil kerjanya.

"Muaranya pasti ke ekonomi. Mereka kan sama-sama bekerja. Tentu mereka bersama menginginkan pendapatan yang maksimal," katanya saat dihubungi wartawandi Jakarta, Rabu (23/3/2017).

Dia mengatakan,‎ ojek online maupun sopir angkot hendaknya membuat kesepakatan secara kultural. Yakni, rute mana saja yang dilalui oleh sopir angkot, tidak boleh dilalui oleh ojek online. "Sopir angkot itu khan sudah puluhan tahun mencari penumpang di area itu. Ketika ada ojek online, penumpangnya semakin sedikit," paparnya. ‎

Menurutnya sedikt banyak ada penumpang beralih ke ojek online. "Karenanya harus ada pembagian wilayah beroperasi antara sopir angkot dengan ojek online," ungkapnya.‎

Ditambahkan olehnya di satu sisi saat ini semakin banyaknya layanan transportasi baik yang konvensional maupun yang online. Sedangkan di sisi lain, jumlah penumpangnya tetap malah bisa berkurang karena memiliki atau memakai kendaraan pribadi.

"Solusinya tentu selain pembagian wilayah beroperasi, meminimalisir penggunaan mobil pribadi sehingga masyarakat lebih menggunakan jasa transportasi maka akan meningkatkan jumlah penumpang," tuturnya.

Dengan begitu, lanjut dia, maka baik yang ojek online maupun angkot sama-sama mendapatkan pengguna layanan transportasi. Sebagai informasi sebelumnya telah terjadi konflik antara ojek online dan supir angkot di beberapa wilayah seperti Tangerang, dan kini terjadi di Bogor. Meskipun tak ada korban tewas dalam bentrok tersebut, insiden tersebut tentu sangat mengkhawatirkan.