Kemenperin Dorong Perluasan Pasar Ekspor ke Angola

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku industri nasional untuk memperluas pasar ekspor ke Angola. Produk yang diekspor terutama alat transportasi dan pertahanan serta elektronika. Upaya ini guna memacu kontribusi sektor nonmigas terhadap nilai perdagangan kedua negara yang berkisar USD292,8 juta pada tahun 2016.

“Angola bisa menjadi negara pusat untuk promosi produk-produk industri Indonesia ke pesisir barat Afrika,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Labih lanjut dia menjelaskan, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Angola Georges Rebelo Pinto Chikoti, kedua belah pihak saling memberikan informasi mengenai regulasi teknis serta mendalami sektor-sektor potensial di bidang investasi industri.

“Nantinya kami berharap adanya komitmen kerja sama yang komprehensif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing negara,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia telah menawarkan beberapa produk industri strategis nasional, antara lain pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (DI), kendaraan angkut militer buatan PT Pindad, kapal laut buatan PT PAL dan gerbong kereta dari PT INKA.

Bahkan, Menlu Angola berencana mengunjungi secara langsung PT DI dan PT Pindad untuk menjajaki peluang kerja sama yang dapat dikembangkan. “Mereka sempat menanyakan cara pembelian pesawat dari Indonesia,” paparnya.

Di samping itu, Angola tengah memerlukan bantuan pelatihan di bidang industri seperti yang dilakukan Indonesia kepada Nigeria dan Mozambique. Bantuan pelatihan tersebut untuk peningkatan kapasitas produksi sektor tekstil dan makanan.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membuka peluang kerja sama di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Pemerintah tengah mendongkrak pasar ekspor bagi produk IKM dalam negeri, salah satunya dengan memanfaatkan program e-smart IKM.

“Langkah ini turut mewujudkan target penumbuhan wirausaha baru di Indonesia sebanyak 20.000 orang pada akhir tahun 2019,” tutur Airlangga.

Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Harjanto mengatakan, semua bisnis baru di Angola harus terdaftar dalam Angolan Private Investment Agency (ANIP).

"Terdapat beberapa cara bagi perusahaan untuk dapat beroperasi di Angola, di antaranya adalah mendaftar sebagai perusahaan asing, bekerja sama dengan perusahaan lokal, dan mengembangkan anak perusahaan dengan mendaftar sebagai perusahaan Angola,” terang dia.

Menurutnya, adanya persyaratan konten lokal menuntut investor asing menggunakan jasa dari perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki Angola. Selain itu, pemerintah Angola sedang melakukan proses “Angolanising”, yang menuntut perusahaan untuk mempekerjakan masyarakat lokal.

"Pada tahun 2012, peraturan penanaman modal bagi perusahaan swasta di sana, mensyaratkan investasi minimal USD1 Juta untuk memperoleh insentif," ungkapnya.

Dalam rangka diversifikasi ekonomi, kata Harjanto, Pemerintah Angola juga menawarkan kepada pengusaha Indonesia untuk pembangunan industri perikanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur, makanan, dan mineral. Pemain utama pada sektor minyak dan pertambangan di Angola adalah Sonangol (perusahaan afiliasi China), British Petroleum (perusahaan afiliasi Inggris), dan Exxon (perusahaan afiliasi Amerika Serikat).

Hubungan diplomatik kedua negara telah dibuka sejak 2001 dan Angola merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-3 di kawasan Afrika sub-Sahara setelah Afrika Selatan dan Nigeria. Komoditas impor Indonesia dari Angola adalah minyak dan gas bumi, sementara produk ekspor Indonesia adalah pipa besi, sabun, seng, korek api, kendaraan, margarin, ikan olahan, obat, kertas dan minyak sawit.