RI Dipercaya Dunia Tingkatkan Kerja Sama Negara Berkembang
A
A
A
JAKARTA - Direktur Metrologi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Hari Prawoko menegaskan bahwa Indonesia telah dipercaya dunia internasional dalam memperkuat dan meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Penegasan ini disampaikan saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peraturan Teknis di Badung, Bali.
Bimtek tersebut diselenggarakan bagi Ministerio do Coercio Industria E-Ambiante (Kementerian Perdagangan, Industri, dan Lingkungan) Republik Demokratik Timor Leste sebagai langkah awal mendukung agenda KSST di bidang metrologi legal.
“Indonesia sejauh ini telah mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari dunia internasional dalam memperkuat atau meningkatkan KSST. Upaya penguatan kerja sama tersebut dilakukan dengan melaksanakan program-program pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang,” ujar Hari melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Lebih lanjut dia menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menekankan perlunya Indonesia meningkatkan perannya dalam KSST. Penyelenggaraan FGD ini menandai dimulainya rangkaian Bimtek Penyusunan Peraturan Teknis di Bidang Metrologi Legal yang diselenggarakan Kemendag bekerja sama dengan kementerian dan lembaga teknis terkait.
Bimtek Penyusunan Peraturan Teknis di Bidang Metrologi Legal merupakan salah satu langkah penguatan infrastruktur metrologi legal yang meliputi penyediaan dan penguatan aspek regulasi, kelembagaan, laboratorium pengujian, maupun pengembangan sumber daya manusia. Hal ini ditujukan untuk mendukung perdagangan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.
“Prinsip utama perdagangan adalah rasa percaya yang berkaitan erat dengan jaminan kebenaran hasil pengukuran, khususnya dalam penggunaan alat ukur yang saat bertransaksi. Hal ini bukan saja berperan sebagai perlindungan kepada masyarakat/konsumen, tetapi juga penting dalam mendukung pertumbungan ekonomi secara makro,” paparnya.
Rangkaian kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan secara bertahap meliputi kegiatan Analisis dan Pemetaan Sistem Metrologi Legal dan Peraturan Perundang-Undangan Metrologi Legal Di Timor Leste, Koordinasi Antara Lembaga dan Economy Report, FGD, Workshop, dan Final Discussion.
Bimtek tersebut diselenggarakan bagi Ministerio do Coercio Industria E-Ambiante (Kementerian Perdagangan, Industri, dan Lingkungan) Republik Demokratik Timor Leste sebagai langkah awal mendukung agenda KSST di bidang metrologi legal.
“Indonesia sejauh ini telah mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari dunia internasional dalam memperkuat atau meningkatkan KSST. Upaya penguatan kerja sama tersebut dilakukan dengan melaksanakan program-program pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang,” ujar Hari melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Lebih lanjut dia menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menekankan perlunya Indonesia meningkatkan perannya dalam KSST. Penyelenggaraan FGD ini menandai dimulainya rangkaian Bimtek Penyusunan Peraturan Teknis di Bidang Metrologi Legal yang diselenggarakan Kemendag bekerja sama dengan kementerian dan lembaga teknis terkait.
Bimtek Penyusunan Peraturan Teknis di Bidang Metrologi Legal merupakan salah satu langkah penguatan infrastruktur metrologi legal yang meliputi penyediaan dan penguatan aspek regulasi, kelembagaan, laboratorium pengujian, maupun pengembangan sumber daya manusia. Hal ini ditujukan untuk mendukung perdagangan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.
“Prinsip utama perdagangan adalah rasa percaya yang berkaitan erat dengan jaminan kebenaran hasil pengukuran, khususnya dalam penggunaan alat ukur yang saat bertransaksi. Hal ini bukan saja berperan sebagai perlindungan kepada masyarakat/konsumen, tetapi juga penting dalam mendukung pertumbungan ekonomi secara makro,” paparnya.
Rangkaian kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan secara bertahap meliputi kegiatan Analisis dan Pemetaan Sistem Metrologi Legal dan Peraturan Perundang-Undangan Metrologi Legal Di Timor Leste, Koordinasi Antara Lembaga dan Economy Report, FGD, Workshop, dan Final Discussion.
(akr)