Susun RKP 2018, Pemerintah Gunakan Prinsip Money Follow Program
Rabu, 26 April 2017 - 13:43 WIB
Susun RKP 2018, Pemerintah Gunakan Prinsip Money Follow Program
A
A
A
JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Dalam penyusunan RKP 2018 ini, pemerintah menggunakan prinsip money follows program sehingga program kementerian dan lembaga (K/L) menjadi lebih terintegrasi.
(Baca: Susun RKP 2018, Ekonomi RI Dipatok Tumbuh 5,6% )
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brojonegoro mengungkapkan, prinsip money follows program dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran.
"Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara K/L dan pusat-daerah." katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Kedua, sambung mantan Menteri Keuangan ini, perkuatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau "satuan 3" untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.
(Baca: Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas )
Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan.
"Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha, meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA)," terang dia.
(Baca: Susun RKP 2018, Ekonomi RI Dipatok Tumbuh 5,6% )
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brojonegoro mengungkapkan, prinsip money follows program dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran.
"Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara K/L dan pusat-daerah." katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Kedua, sambung mantan Menteri Keuangan ini, perkuatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau "satuan 3" untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.
(Baca: Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas )
Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan.
"Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha, meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA)," terang dia.
(izz)
Lihat Juga :
