Pemerintah Diminta Antisipasi Manuver Mafia Pangan
Jum'at, 05 Mei 2017 - 18:15 WIB
Pemerintah Diminta Antisipasi Manuver Mafia Pangan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta tetap mewaspadai mafia pangan, setelah mengeluarkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk bahan pokok seperti gula pasir, daging dan minyak goreng menjelang bulan puasa dan Lebaran tahun ini. Pengamat kebijakan publik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Suwidi Tono menerangkan selalu ada pihak-pihak yang coba mengambil keuntungan di tengah carut-marutnya mata rantai distribusi dan ketiadaan stok barang.
Lebih lanjut dia menerangkan ada beberapa cara yang mesti ditempuh pemerintah untuk melawan mafia pangan, seperti memperketat pengawasan terhadap sirkulasi kebutuhan pokok yang masuk ke Jakarta. “Kalau pemerintah bisa tegas, harga akan stabil, dan akan tidak ada lagi itu yang namanya mafia pangan,” kata Suwidi lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/5/2017).
"Selain pengawasan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah tegas mengambil tindakan, seperti menutup ritel modern yang ketahuan nakal, cabut izin pedagang, dan kenakan pasal berlapis. Kalau itu bisa diterapkan, mereka [mafia pangan] pasti akan jera," sambungnya.
Sementara menurut pengamat ekonomi dari Instituf for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, stabilitas pasokan dan harga menjelang puasa dan Lebaran ini bisa dibilang sebuah prestasi. Walau demikian, menurutnya pemerintah tidak boleh lengah dan harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
“Problem kita selama ini menjelang Ramadan adalah selalu bahwa stok cukup, tetapi mengapa di injury time selalu berfluktuasi. Artinya, harus dipastikan ada instrumen pemerintah yang benar-benar bisa mengintervensi pasar komoditas kita. Ternyata pengalaman kita selama ini, stok yang cukup itu tidak cukup,” jelasnya.
Adapun stok pangan yang aman dianggap tidak cukup itu menurutnya karena ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni distribusi dan pemegang stok yang tidak diintervensi pemerintah yang memiliki ruang untuk melakukan spekulasi.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam berbagai kesempatan telah memberi peringatan keras terhadap tindakan spekulasi dan penimbunan. Langkah intensif lewat koordinasi dan inspeksi langsung ke pasar-pasar di seluruh Indonesia sudah mulai dilakukan.
Sebelumnya Mendag menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri dan jajaran kepolisian seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu. Hari ini, Mendag bersama Walikota Bandung Ridwan Kamil mengunjungi Pasar Kosambi, Bandung dan menjamin tidak akan memberikan peluang bagi para spekulan untuk bermain.
"Sudah ada kesepakatan dengan produsen bahwa Kementerian Perdagangan berwenang menggelontorkan stok jika harga merangkak naik. Jadi, spekulan tidak akan mendapatkan keuntungan," tandasnya.
"Harga komoditas gula, minyak goreng, dan daging di pasar rakyat mulai memperlihatkan adanya penurunan menyusul penetapan harga eceran tertinggi yang diterapkan di ritel-ritel modern. Kami ingin benar-benar memastikan bahwa rakyat bisa memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," jelas Mendag.
Lebih lanjut dia menerangkan ada beberapa cara yang mesti ditempuh pemerintah untuk melawan mafia pangan, seperti memperketat pengawasan terhadap sirkulasi kebutuhan pokok yang masuk ke Jakarta. “Kalau pemerintah bisa tegas, harga akan stabil, dan akan tidak ada lagi itu yang namanya mafia pangan,” kata Suwidi lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/5/2017).
"Selain pengawasan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah tegas mengambil tindakan, seperti menutup ritel modern yang ketahuan nakal, cabut izin pedagang, dan kenakan pasal berlapis. Kalau itu bisa diterapkan, mereka [mafia pangan] pasti akan jera," sambungnya.
Sementara menurut pengamat ekonomi dari Instituf for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, stabilitas pasokan dan harga menjelang puasa dan Lebaran ini bisa dibilang sebuah prestasi. Walau demikian, menurutnya pemerintah tidak boleh lengah dan harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
“Problem kita selama ini menjelang Ramadan adalah selalu bahwa stok cukup, tetapi mengapa di injury time selalu berfluktuasi. Artinya, harus dipastikan ada instrumen pemerintah yang benar-benar bisa mengintervensi pasar komoditas kita. Ternyata pengalaman kita selama ini, stok yang cukup itu tidak cukup,” jelasnya.
Adapun stok pangan yang aman dianggap tidak cukup itu menurutnya karena ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni distribusi dan pemegang stok yang tidak diintervensi pemerintah yang memiliki ruang untuk melakukan spekulasi.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam berbagai kesempatan telah memberi peringatan keras terhadap tindakan spekulasi dan penimbunan. Langkah intensif lewat koordinasi dan inspeksi langsung ke pasar-pasar di seluruh Indonesia sudah mulai dilakukan.
Sebelumnya Mendag menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri dan jajaran kepolisian seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu. Hari ini, Mendag bersama Walikota Bandung Ridwan Kamil mengunjungi Pasar Kosambi, Bandung dan menjamin tidak akan memberikan peluang bagi para spekulan untuk bermain.
"Sudah ada kesepakatan dengan produsen bahwa Kementerian Perdagangan berwenang menggelontorkan stok jika harga merangkak naik. Jadi, spekulan tidak akan mendapatkan keuntungan," tandasnya.
"Harga komoditas gula, minyak goreng, dan daging di pasar rakyat mulai memperlihatkan adanya penurunan menyusul penetapan harga eceran tertinggi yang diterapkan di ritel-ritel modern. Kami ingin benar-benar memastikan bahwa rakyat bisa memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," jelas Mendag.
(akr)
Lihat Juga :
