Menteri Jonan Minta Biaya Distribusi Migas Lebih Masuk Akal
Jum'at, 26 Mei 2017 - 18:43 WIB
Menteri Jonan Minta Biaya Distribusi Migas Lebih Masuk Akal
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan hari ini melantik pejabat di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dia meminta pejabat BPH Migas yang baru dapat membuat biaya distribusi minyak dan gas lebih masuk akal.
(Baca: Jonan Lantik 14 Pejabat BPH Migas dan SKK Migas )
Jonan mengaku diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat sektor energi khususnya migas lebih efisien. Jika biaya distribusi minyak dan gas masih tinggi maka efisiensi tidak akan pernah terjadi.
"Saya juga mengucapkan selamat untuk Komite BPH Migas yang dilantik. Tugasnya membuat biaya transmisi distribusi gas itu bisa reasonable. Saya orang yang diperintah Presiden membuat efisiensi yang besar di sektor ini," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Dia meminta seluruh pejabat di BPH Migas untuk duduk bersama dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja agar bisa mewujudkan keinginanya untuk menurunkan ongkos distribusi minyak dan gas.
"Tidak bisa kayak misalnya, kasus biaya anak BPH Migas namanya pipa itu kalau mau dihitung betul pasti tetap besar. Tapi filosofi cost recovery itu mestinya sudah lewat. Zamannya sudah enggak begitu lagi. Dan kalau saya ngomong di hulu migas itu lebih parah lagi," imbuhnya.
Selain itu, mantan Menteri Perhubungan (Menhub) ini juga menitipkan pesan agar pejabat BPH Migas dapat mengawal penerapan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini mengingat, program BBM satu harga merupakan program yang dicita-citakan Presiden Jokowi.
"Ini penting, itu saja dua. Jadi satu itu cost untuk midstream gas, distribusi transmisi. Kita duduk, kita ngobrol, ini musti diatur lagi supaya fair itu gimana. Kedua, mengawal BBM satu harga yang menjadi target pemerintah," tutur dia.
(Baca: Jonan Lantik 14 Pejabat BPH Migas dan SKK Migas )
Jonan mengaku diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat sektor energi khususnya migas lebih efisien. Jika biaya distribusi minyak dan gas masih tinggi maka efisiensi tidak akan pernah terjadi.
"Saya juga mengucapkan selamat untuk Komite BPH Migas yang dilantik. Tugasnya membuat biaya transmisi distribusi gas itu bisa reasonable. Saya orang yang diperintah Presiden membuat efisiensi yang besar di sektor ini," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Dia meminta seluruh pejabat di BPH Migas untuk duduk bersama dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja agar bisa mewujudkan keinginanya untuk menurunkan ongkos distribusi minyak dan gas.
"Tidak bisa kayak misalnya, kasus biaya anak BPH Migas namanya pipa itu kalau mau dihitung betul pasti tetap besar. Tapi filosofi cost recovery itu mestinya sudah lewat. Zamannya sudah enggak begitu lagi. Dan kalau saya ngomong di hulu migas itu lebih parah lagi," imbuhnya.
Selain itu, mantan Menteri Perhubungan (Menhub) ini juga menitipkan pesan agar pejabat BPH Migas dapat mengawal penerapan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini mengingat, program BBM satu harga merupakan program yang dicita-citakan Presiden Jokowi.
"Ini penting, itu saja dua. Jadi satu itu cost untuk midstream gas, distribusi transmisi. Kita duduk, kita ngobrol, ini musti diatur lagi supaya fair itu gimana. Kedua, mengawal BBM satu harga yang menjadi target pemerintah," tutur dia.
(izz)
Lihat Juga :
