Ketergantungan Impor Bikin Industri Dalam Negeri Tak Berkembang
Ketergantungan Impor Bikin Industri Dalam Negeri Tak Berkembang
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta kalangan usaha untuk memperbaiki iklim industri dan bisnis sehingga tren kenaikan impor berbagai barang bisa ditekan. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia hanya surplus USD474 juta pada Mei 2017. Ini merupakan surplus terendah dalam setahun terakhir karena lonjakan impor, khususnya impor nonmigas.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengungkapkan, tren lonjakan impor dalam jangka panjang tentu tidak positif. Pasalnya pada ujungnya memukul industri dan merugikan pengusaha nasional.
"Indonesia saat ini terjebak dalam pluktokrasi dibarengi oleh pencari rente. Ditambah lagi ada fenomena kleptokrasi, tak heran fundamental ekonomi kita semakin lemah. Ini diperparah dengan sistem ekonomi politik yang sangat liberal dan tidak menciptakan meritokrasi," ucap Anggawira pada keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Ia menambahkan problem kebijkan impor ini sebenarnya sudah sangat terasa dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kenaikan impor, memberi pesan, bahwa pemerintah terkesan mau gampang saja. Kalau pun impor, seharusnya, barang yang diimpor pun dicek terlebih dahulu apakah memang dibutuhkan dan juga apakah produksinya sesuai dengan standar di Indonesia.
Di era pemerintah sekarang pun, impor selalu jadi pilihan ketimbang mendorong industri dalam negeri. Sebagai pengusaha, ia juga menilai ada situasi yang kurang pas. BUMN yang harusnya bersinergi dengan swasta, menjadi motor penggerak ekonomi, justru masuk ke wilayah yang dilakukan swasta.
Di sisi lain, Hipmi mewanti-wanti, jika semua pintu impor dibuka, maka tentu saja ada dampak buruk yang tak terelakkan yakni industri dalam negeri tidak berkembang. Menurut Anggawira, perlu ada perbaikan dari sisi suplai chain atau rantai pasok agar berbagai produk di Indonesia, seperti komoditi pangan, bisa terdistribusi merata sehingga impor-impor pangan bisa dihindari.
Lebih lanjut dia berharap BUMN bisa bekerja sama dengan swasta tidak hanya bersinergi sesama perusahaan pelat merah saja. Jangan ada kesan, di tengah situasi ekonomi masih sulit, justru swasta ditinggalkan.
"Problem utamanya bukan produksi tapi suplai chain, sudah ada best practice yang ada tinggal dimodifikasi. Benahi juga tata kelola distribusi barang. Tentu saja, konsistensi kebijakan juga diperlukan," tegasnya.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengungkapkan, tren lonjakan impor dalam jangka panjang tentu tidak positif. Pasalnya pada ujungnya memukul industri dan merugikan pengusaha nasional.
"Indonesia saat ini terjebak dalam pluktokrasi dibarengi oleh pencari rente. Ditambah lagi ada fenomena kleptokrasi, tak heran fundamental ekonomi kita semakin lemah. Ini diperparah dengan sistem ekonomi politik yang sangat liberal dan tidak menciptakan meritokrasi," ucap Anggawira pada keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Ia menambahkan problem kebijkan impor ini sebenarnya sudah sangat terasa dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kenaikan impor, memberi pesan, bahwa pemerintah terkesan mau gampang saja. Kalau pun impor, seharusnya, barang yang diimpor pun dicek terlebih dahulu apakah memang dibutuhkan dan juga apakah produksinya sesuai dengan standar di Indonesia.
Di era pemerintah sekarang pun, impor selalu jadi pilihan ketimbang mendorong industri dalam negeri. Sebagai pengusaha, ia juga menilai ada situasi yang kurang pas. BUMN yang harusnya bersinergi dengan swasta, menjadi motor penggerak ekonomi, justru masuk ke wilayah yang dilakukan swasta.
Di sisi lain, Hipmi mewanti-wanti, jika semua pintu impor dibuka, maka tentu saja ada dampak buruk yang tak terelakkan yakni industri dalam negeri tidak berkembang. Menurut Anggawira, perlu ada perbaikan dari sisi suplai chain atau rantai pasok agar berbagai produk di Indonesia, seperti komoditi pangan, bisa terdistribusi merata sehingga impor-impor pangan bisa dihindari.
Lebih lanjut dia berharap BUMN bisa bekerja sama dengan swasta tidak hanya bersinergi sesama perusahaan pelat merah saja. Jangan ada kesan, di tengah situasi ekonomi masih sulit, justru swasta ditinggalkan.
"Problem utamanya bukan produksi tapi suplai chain, sudah ada best practice yang ada tinggal dimodifikasi. Benahi juga tata kelola distribusi barang. Tentu saja, konsistensi kebijakan juga diperlukan," tegasnya.
(akr)
Explore More