Utang Membengkak di Pengujung Kekuasaan Jokowi

JOKOWI memang belum genap tiga tahun berkuasa. Namun, meski masih terbilang singkat, utang yang ditarik pemerintahan Jokowi luar biasa besar. Bayangkan saja, sampai April kemarin ketika usia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menginjak dua setengah tahun, utang pemerintah sudah bertambah sebesar Rp1.062 triliun.

Angka itu melebihi utang yang ditarik pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY pada 2010-2014. Sepanjang rentang waktu itu, utang yang dihimpun pemerintahan SBY mencapai Rp1.019 triliun. Sejumlah kalangan pun lantas berseloroh bahwa pertumbuhan utang di masa pemerintahan Jokowi mencatatkan rekor baru. "Sejak Indonesia merdeka, inilah rekor utang tertinggi," ujar Fadli Zon, politikus Gerindra, dalam keterangan tertulisnya, Rabu pekan silam.

Nah, tumpukan utang pemerintah bakal semakin menggunung. Sebab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, pemerintah mematok defisit fiskal di angka 2,92%. Untuk menambal defisit sebesar itu, tentu saja pemerintah harus mencari utang baru yang besarnya bisa mencapai Rp397 triliun. Angka itu melonjak 20% dibanding defisit yang ada dalam APBN 2017 sebesar Rp330,2 triliun.

Besaran defisit dalam RAPBN-P 2017 memang bisa ditekan lebih kecil dari asumsi sekarang. Katakanlah, berkat pembahasan di DPR dan realisasi serapan belanja negara yang jarang sampai 100%, defisit fiskal bisa dipangkas di angka 2,67%. Toh demikian, utang baru tetap harus dicari untuk menambalnya. "Surat utang akan bertambah sekitar Rp33,67,3 triliun," kata Bhima Yudhistira, ekonom Indef, Selasa pekan lalu.

Bagaimana ini bisa terjadi? Simak ulasan lengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi No.20/VI/2017 yang terbit Senin (17/7/2017).