Darmin Pastikan Harga Beras Tak Jadi Dipatok Rp9.000/Kg
Sabtu, 29 Juli 2017 - 06:30 WIB
Darmin Pastikan Harga Beras Tak Jadi Dipatok Rp9.000/Kg
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa draft Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) beras tak jadi diterapkan. Beleid tersebut mengatur tentang HET beras sebesar Rp9.000 per kilogram (kg).
Dia mengungkapkan, Permendag tersebut telah diputuskan tak jadi diundangkan. Sehingga, yang berlaku adalah aturan sebelumnya, dimana harga beras medium acuannya adalah Rp9.500 per kg.
"Itu kan Permendag 47 yang Rp9.000 itu belum diundangkan. Itu tidak jadi diundangkan. Sehingga yang berlaku adalah aturan sebelumnya bahwa beras medium itu harga acuannya bukan HET ya, itu Rp9.500," katanya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Namun, sambung mantan Gubernur Bank Indonesia ini, pemerintah masih tetap harus mencari solusi mengenai harga eceran beras tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan meminta masukan dari pelaku usaha untuk mencari solusi mengenai hal tersebut.
"Kami akan ajak bicara bagaimana penetapan harga sebaiknya. Tapi sekarang yang berlaku itu tadi, harga acuan Rp9.500 sesuai kebijakan sebelumnya untuk medium," imbuh dia.
Darmin menambahkan, Kementerian Perdagangan nantinya juga akan mewajibkan seluruh produsen beras untuk melaporkan mengenai kapasitas gudang yang dimilikinya. Jika pengusaha melaporkan, maka pemerintah berjanji tidak akan melakukan penyegelan terhadap gudang tersebut.
"Pemerintah janji enggak ada penyegelan, kecuali ada bukti telak yang lain. Bukan karena ada berasnya kalian bilang nimbun, enggak. Maka kami ingin semua ini berjalan normal kembali. Sembari jalan, kami akan bicara dengan semua pemangku kepentingan dan pengusaha untuk lihat seperti apa harganya," tandasnya.
Dia mengungkapkan, Permendag tersebut telah diputuskan tak jadi diundangkan. Sehingga, yang berlaku adalah aturan sebelumnya, dimana harga beras medium acuannya adalah Rp9.500 per kg.
"Itu kan Permendag 47 yang Rp9.000 itu belum diundangkan. Itu tidak jadi diundangkan. Sehingga yang berlaku adalah aturan sebelumnya bahwa beras medium itu harga acuannya bukan HET ya, itu Rp9.500," katanya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Namun, sambung mantan Gubernur Bank Indonesia ini, pemerintah masih tetap harus mencari solusi mengenai harga eceran beras tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan meminta masukan dari pelaku usaha untuk mencari solusi mengenai hal tersebut.
"Kami akan ajak bicara bagaimana penetapan harga sebaiknya. Tapi sekarang yang berlaku itu tadi, harga acuan Rp9.500 sesuai kebijakan sebelumnya untuk medium," imbuh dia.
Darmin menambahkan, Kementerian Perdagangan nantinya juga akan mewajibkan seluruh produsen beras untuk melaporkan mengenai kapasitas gudang yang dimilikinya. Jika pengusaha melaporkan, maka pemerintah berjanji tidak akan melakukan penyegelan terhadap gudang tersebut.
"Pemerintah janji enggak ada penyegelan, kecuali ada bukti telak yang lain. Bukan karena ada berasnya kalian bilang nimbun, enggak. Maka kami ingin semua ini berjalan normal kembali. Sembari jalan, kami akan bicara dengan semua pemangku kepentingan dan pengusaha untuk lihat seperti apa harganya," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
