Pengamat: Indikasi Krisis Garam Terlihat sejak 10 Tahun Silam

DEPOK - Krisis garam untuk kebutuhan konsumsi maupun industri dalam beberapa hari terakhir yang melanda Tanah Air, menurut Pengamat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar seharusnya sudah bisa diantisipasi. Hal tersebut menurutnya sudah bisa dilihat sejak 10 atau 20 tahun silam, dengan melihat data perkembangan penduduk.

“Kita kan mestinya dari sejak 10 atau 20 tahun yang lalu sudah bisa mengantisipasi (stok garam), (dilihat dari) perkembangan penduduk, sehingga bisa dihitung berapa kebutuhannya dari tahun ke tahun,” kata Hermanto ketika dihubungi wartawan, Senin (7/8/2017).

Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB ini menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional hampir tidak ada penambahan yang siginifikan. Menurutnya itu merupakan suatu indikasi bahwa pemerintah yang paling bertanggung jawab terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang seharusnya harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.

“Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam oleh kementerian yang langsung terkait. Yakni Kementerian Perikanan dan Kelautan dong, karena turunannya ada disitu (KKP),” paparnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan bila program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) belum efektif. Menurutnya PUGAR baru seperti wacana proyek saja, bukan sesuatu yang betul-betul disiapkan seperti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur.

“Saya kira belum efektif ya (Program PUGAR), baru kaya proyek saja gitu, bukan sesuatu yang istilahnya betul-betul disiapkan seperti halnya pemerintah sekarang serius bangun infrastruktur,” terang dia.

Sebelumnya disebutkan kelangkaan garam yang terjadi terduga karena adanya permainan kartel. Menanggapi hal ini Hermanto mengatakan alasan tersebut sulit diterima, alasannya walaupun bila benar ada mafia garam atau kartel garam, namun apabilan produksi garam meningkat dan mencukupi maka praktik kartel tersebut tidak akan efektif.

“Menurut saya, alasan yang sulit diterima sebenarannya, kalau ada sesuatu yang langka, lantas dituduh ada mafia lah dituduh ada kartel. Jadi mau dia mafia atau dia kartel ya, kalau pun ada, kalau memang produksi kita banyak dan mencukupi mana efektif dia melakukan kartel, kartel atau mafia itu. Kalau barangnya banyak, petani garam kita itu efektif untuk menghasilkan garam, gak akan ada yang mau (melakukan) kartel,” jelasnya.

Menurutnya solusi terbaik yang harus dilakukan yakni memang harus meningkatkan basis produksi garam, membina petani garam agar mampu bertani dengan baik, selain itu dukungan teknologi juga menjadi hal yang penting. Hermanto menambahkan bahwa jangan sampai petani garam malah terkonversi, ladangnya malah menyusut dipakai untuk yang lain. Dia juga meminta agar pemerintah tetap tenang dalam mengatasi masalah jangan setiap ada masalah seperti kebakaran jenggot.

“Jadi solusi yang emang harus dilakukan itu tingkatkanlah basis produksi itu, binalah petani garam itu, jangan malah ia jadi terkonversi ya, ladang garamnya itu malah menyusut dan dipakai untuk yang lain-lain. Jadi jangan kaya kebakaran jenggot lah, setiap ada masalah ribut,” pungkasnya.