Jokowi Minta Paket Kebijakan ke-16 Meluncur Setelah 17 Agustus
Senin, 14 Agustus 2017 - 17:07 WIB
Jokowi Minta Paket Kebijakan ke-16 Meluncur Setelah 17 Agustus
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Darmin mengaku telah melaporkan mengenai rencana untuk mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang ke 16.
"Tapi beliau minta nanti sajalah beres (setelah) 17 Agustus," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Menurutnya, paket kebijakan yang nantinya bakal disampaikan ke publik seperti perubahan tata kerja terkait perngurusan izin investasi di pemerintahan.
Dalam hal ini, Kementerian/lembaga non kementerian harus melakukan pengawasan dengan cara membentuk satuan tugas (Satgas). Darmin mengatakan, paket kebijakan tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres).
Sementara itu, pihaknya tengah menyiapkan bentuk sanksi jika di kemudian hari ditemukan tidak ada proses monitor dan pengawasan dalam paket tersebut. Namun, sanksi akan diatur secara detail dalam Perpres.
"Karena sebenarnya ini kan urusan presiden yang dilaksanakan oleh menteri atau lembaga atau Pemda ya tentu nanti kita cantumkan setiap bulan laporan harus ada kalau tidak selesai ya di situ," terang dia.
"Tapi beliau minta nanti sajalah beres (setelah) 17 Agustus," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Menurutnya, paket kebijakan yang nantinya bakal disampaikan ke publik seperti perubahan tata kerja terkait perngurusan izin investasi di pemerintahan.
Dalam hal ini, Kementerian/lembaga non kementerian harus melakukan pengawasan dengan cara membentuk satuan tugas (Satgas). Darmin mengatakan, paket kebijakan tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres).
Sementara itu, pihaknya tengah menyiapkan bentuk sanksi jika di kemudian hari ditemukan tidak ada proses monitor dan pengawasan dalam paket tersebut. Namun, sanksi akan diatur secara detail dalam Perpres.
"Karena sebenarnya ini kan urusan presiden yang dilaksanakan oleh menteri atau lembaga atau Pemda ya tentu nanti kita cantumkan setiap bulan laporan harus ada kalau tidak selesai ya di situ," terang dia.
(izz)
Lihat Juga :
