BI Perbarui Pedoman Hedging BUMN dan Perkenalkan Produk Baru

Senin, 21 Agustus 2017 - 11:46 WIB
BI Perbarui Pedoman...
BI Perbarui Pedoman Hedging BUMN dan Perkenalkan Produk Baru
A A A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) hari ini menyelenggarakan sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) Transaksi Lindung Nilai (Hedging) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam acara tersebut, bank sentral turut memperkenalkan dua produk hedging terbaru yakni call spread option dan interest rate swap.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, selama ini baik perusahaan BUMN ataupun non-BUMN sudah banyak yang melakukan lindung nilai. Namun kali ini, pihaknya mensosialisasikan pembaharuan SOP Hedging khususnya bagi BUMN.

SOP ini juga merupakan pedoman yang telah ditandatangani oleh Menteri BUMN pada tanggal 5 Juli 2017. Untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai oleh BUMN, SOP disusun oleh Bank Indonesia dan Kementerian BUMN, bekerja sama dengan aparat hukum dan auditor negara.

SOP telah mengakomodasi mekanisme lindung nilai dengan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar atau suku bunga. "Sebetulnya yang kita lakukan hari ini adalah pembaharuan SOP mengenai hedging khususnya bagi BUMN. Terutama dengan pemasukan produk baru call spread dan interest rate swap," katanya di Gedung BI, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Dia menjelaskan, call spread option merupakan gabungan dua transaksi call option dengan nominal, jangka waktu, mata uang yang sama, dilakukan secara stimultan dalam satu kontrak transaksi dengan strike price yang berbeda. "Jadi produk call spread itu melakukan lindung nilai terhadap volatilitas nilai tukar tertentu. Itu sebagai acuannya dan produknya yang disebut call," jelas dia.

Sementara itu, interest rate swap adalah kontrak pertukaran dua pembayaran suku bunga yang memiliki karakteristik berbeda dalam mata uang yang sama, tanpa penyerahan principal atau national amount. Perbedaan karakteristik tersebut antara lain siaft bunga (fixed and floating) atau index yang dipergunakan.

Menurutnya, transaksi lindung nilai semakin penting dilakukan di tengah maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembiayaan infrastruktur tidak hanya berasal dari pendanaan dalam negeri, tapi juga luar negeri. Dalam pengelolaan risiko nilai tukar, lindung nilai dengan instrumen yang relatif efisien sangat diperlukan.

"Untuk itu, Bank Indonesia beserta seluruh lembaga terkait senantiasa berusaha meningkatkan kesadaran melakukan transaksi lindung nilai, serta meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme teknis pelaksanaan transaksi lindung nilai," tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
KPK: Ruangan Gubernur...
KPK: Ruangan Gubernur BI Turut Digeledah, Ada 2 Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR
Layanan BI-Fast Error,...
Layanan BI-Fast Error, Nasabah CIMB Niaga, BSI, BCA, hingga BNI Mengeluh di Media Sosial
Tok! BI Tahan Suku Bunga...
Tok! BI Tahan Suku Bunga Acuan Juli 2026 di level 5,75 Persen
Dugaan Korupsi Dana...
Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, BI Kooperatif dengan KPK
Tak Bisa Gercep, Merger...
Tak Bisa Gercep, Merger Bank Syariah Butuh Masukan BI dan LPS
Perry Warjiyo Kembali...
Perry Warjiyo Kembali Terpilih jadi Gubernur BI Periode 2023-2028
Berita Terkini
Purbaya Sebut Penyaluran...
Purbaya Sebut Penyaluran Bansos lewat Kopdes Arahan Langsung Prabowo
10 menit yang lalu
PLN EPI Kebut Ekosistem...
PLN EPI Kebut Ekosistem Biohidrogen, Optimalkan 60 Juta Ton Biomassa
45 menit yang lalu
Pasar Cemas Tarif Baru...
Pasar Cemas Tarif Baru AS, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.963
55 menit yang lalu
Bitcoin Kembali ke Level...
Bitcoin Kembali ke Level USD65.500, Didukung Regulasi AS dan Arus ETF
2 jam yang lalu
Dukung Pendidikan Wilayah...
Dukung Pendidikan Wilayah Pesisir, PHE Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Kepulauan Seribu
2 jam yang lalu
Indonesia Digetok Tarif...
Indonesia Digetok Tarif Baru Trump 10%, Purbaya: Baik Buat Kita
2 jam yang lalu
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved