Pacu Reformasi Birokrasi, Sri Mulyani Anggarkan Rp369,2 Triliun
Senin, 21 Agustus 2017 - 17:23 WIB
Pacu Reformasi Birokrasi, Sri Mulyani Anggarkan Rp369,2 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Alokasi belanja pemerintah pusat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 mencapai sebesar Rp1.443,3 triliun. Sebagian besarnya diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp369,2 triliun khusus untuk aparatur negara dan pelayanan masyarakat. Menurutnya ketetapan ini dibuat mengingat perlunya agar menjaga institusi untuk tetap berjalan dengan baik
Maka dibuatlah rangkaian anggaran untuk aparatur negara dan pelayanan masyarakat. "Hal ini kami anggap perlu agar institusi berjalan baik dengan dialokasikannya anggaran Rp369,2 triliun," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/8/2017).
(Baca Juga: Sri Mulyani: RAPBN 2018 Antara Optimisme dan Kehati-hatian )
Dia menyebutkan, dari alokasi anggaran tersebut bakal dipakai untuk melakukan peningkatan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, anggaran ini juga dipergunakan untuk menjamin kesejahteraan aparatur dan pensiunan.
"Dengan anggaran ini juga akan terdapat kenaikan uang lauk pauk untuk TNI dan Polri sebesar Rp5.000 dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per orang per hari," imbuh dia.
Tak sampai di sana, anggaran Rp369,2 triliun juga untuk memperbaiki sistem dan manfaat pensiun. Di mana, pemerintah tengah mengkaji skema baru dana pensiun untuk PNS. Dari skema pay as you go menjadi fully funded. "Dengan skema ini, maka keseluruhan gaji sampai dengan pensiun alami perbaikan. Hal ini tidak terjadi distorsi melakukan pelayanan," pungkas dia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp369,2 triliun khusus untuk aparatur negara dan pelayanan masyarakat. Menurutnya ketetapan ini dibuat mengingat perlunya agar menjaga institusi untuk tetap berjalan dengan baik
Maka dibuatlah rangkaian anggaran untuk aparatur negara dan pelayanan masyarakat. "Hal ini kami anggap perlu agar institusi berjalan baik dengan dialokasikannya anggaran Rp369,2 triliun," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/8/2017).
(Baca Juga: Sri Mulyani: RAPBN 2018 Antara Optimisme dan Kehati-hatian )
Dia menyebutkan, dari alokasi anggaran tersebut bakal dipakai untuk melakukan peningkatan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, anggaran ini juga dipergunakan untuk menjamin kesejahteraan aparatur dan pensiunan.
"Dengan anggaran ini juga akan terdapat kenaikan uang lauk pauk untuk TNI dan Polri sebesar Rp5.000 dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per orang per hari," imbuh dia.
Tak sampai di sana, anggaran Rp369,2 triliun juga untuk memperbaiki sistem dan manfaat pensiun. Di mana, pemerintah tengah mengkaji skema baru dana pensiun untuk PNS. Dari skema pay as you go menjadi fully funded. "Dengan skema ini, maka keseluruhan gaji sampai dengan pensiun alami perbaikan. Hal ini tidak terjadi distorsi melakukan pelayanan," pungkas dia.
(akr)
Lihat Juga :
